Fikroh.com - Jakarta, 8 September 2025 – Dalam langkah strategis untuk memperkuat Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri pada Senin sore ini di Istana Negara. Reshuffle kedua ini, yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 86P Tahun 2025, menandai perubahan signifikan di tengah tantangan ekonomi nasional, perlindungan tenaga kerja, pengembangan koperasi, dan penyelenggaraan ibadah haji serta umrah. Pengangkatan ini menggantikan lima pejabat sebelumnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Reshuffle ini datang di tengah gejolak ekonomi global dan domestik, di mana Indonesia menghadapi tekanan inflasi, defisit anggaran, dan kebutuhan reformasi struktural. Presiden Prabowo menekankan bahwa pengangkatan ini bertujuan untuk membawa energi baru dan keahlian spesifik yang selaras dengan visi "Indonesia Emas 2045". Empat menteri baru—Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah—mewakili campuran antara ekonom berpengalaman, politikus lapangan, aktivis ekonomi rakyat, dan tokoh agama. Selain itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk mendukung koordinasi kebijakan.
Artikel ini akan mengupas profil mendalam dari keempat menteri baru tersebut, menyoroti latar belakang pendidikan, karir profesional, kontribusi politik, dan harapan yang dititipkan kepada mereka dalam menavigasi tantangan nasional. Dengan total pengalaman kolektif yang mencakup puluhan tahun di sektor publik dan swasta, keempat tokoh ini diharapkan mampu mempercepat agenda pemerintahan Prabowo menuju pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
1. Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonom Senior yang Siap Stabilkan Keuangan Nasional
Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Sebagai sosok yang dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang di dunia pemerintahan dan pasar keuangan, Purbaya membawa pengalaman yang mendalam dalam mengelola risiko finansial dan reformasi fiskal. Latar belakang pendidikannya yang kuat menjadi fondasi utama karirnya. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada awal 1980-an, diikuti dengan pendalaman di bidang ekonomi melalui program magister dan doktor di universitas ternama di Amerika Serikat. Kombinasi keahlian teknik dan ekonomi ini membuatnya unik, karena memungkinkannya memahami interseksi antara infrastruktur teknologi dan kebijakan moneter.
Karir Purbaya dimulai di sektor swasta sebagai analis keuangan di bank-bank besar nasional pada akhir 1980-an. Pada 1990-an, ia bergabung dengan Kementerian Keuangan sebagai staf ahli, di mana ia terlibat dalam reformasi perbankan pasca-krisis moneter 1998. Pengalamannya mencakup peran kunci di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner sejak 2020 hingga pelantikannya hari ini. Di LPS, Purbaya berhasil menstabilkan sistem perbankan selama pandemi COVID-19 dengan menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per bank, mencegah kepanikan massal dan menjaga likuiditas sektor keuangan. Selain itu, ia aktif dalam forum internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF), di mana ia mewakili Indonesia dalam diskusi kebijakan fiskal regional.
Secara politik, Purbaya bukanlah politikus partai, melainkan teknokrat murni yang didukung oleh jaringan profesional. Pengangkatanannya sebagai Menkeu dianggap sebagai sinyal kuat dari Presiden Prabowo untuk menjaga independensi kebijakan keuangan dari intervensi politik. Tantangan terbesar yang dihadapi Purbaya adalah mengelola defisit anggaran yang mencapai 2,8% dari PDB pada 2025, sambil mendorong investasi hijau dan digitalisasi pajak. Dengan kekayaan yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah dari aset properti dan saham, Purbaya dikenal sebagai figur yang bersih dan profesional, yang diharapkan dapat melanjutkan warisan Sri Mulyani dalam menjaga rating kredit Indonesia di level investment grade. Keberhasilannya di masa depan akan diukur dari kemampuannya mereformasi sistem perpajakan yang lebih adil, terutama bagi kelas menengah bawah, serta mendukung program makan siang gratis yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo.
2. Mukhtarudin: Politikus Golkar yang Berpengalaman di Isu Tenaga Kerja
Mukhtarudin, Menteri P2MI/Kepala BP2MI yang menggantikan Abdul Kadir Karding, lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada 11 Maret 1965. Sebagai politikus Partai Golkar yang vokal dalam isu ketenagakerjaan, Mukhtarudin membawa perspektif daerah ke tingkat nasional, terutama dalam melindungi jutaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Pendidikannya di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dengan fokus pada administrasi publik, membentuk dasar karirnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Tenaga Kerja pada 1990-an.
Karir Mukhtarudin mencerminkan perjalanan dari birokrat lapangan ke wakil rakyat. Sebagai mantan PNS di Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Tengah, ia terlibat langsung dalam penanganan kasus eksploitasi buruh migran ke Malaysia dan Timur Tengah. Pada 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, dan kini menjabat di Komisi XII DPR periode 2024-2029, yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, dan pemberdayaan perempuan. Di parlemen, Mukhtarudin aktif mendorong undang-undang perlindungan PMI, termasuk revisi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, yang menekankan pencegahan trafficking dan akses layanan konsuler.
Sebagai kader Golkar, Mukhtarudin dikenal dekat dengan basis buruh di daerah pedesaan Kalimantan, di mana ia sering mengadvokasi hak-hak petani dan nelayan migran. Pengangkatanannya di tengah meningkatnya kasus penipuan rekrutmen PMI—dengan lebih dari 500.000 PMI berisiko di Arab Saudi saja—diharapkan membawa pendekatan yang lebih proaktif. Ia berjanji untuk memperkuat BP2MI melalui digitalisasi layanan pra-keberangkatan dan pasca-kepulangan, serta kolaborasi dengan mitra internasional seperti ILO (International Labour Organization). Kekayaannya yang dilaporkan di LHKPN mencakup tanah dan rumah di Kalimantan, mencerminkan gaya hidup sederhana yang selaras dengan akarnya sebagai anak daerah. Di bawah kepemimpinannya, diharapkan remittance dari PMI, yang mencapai US$10 miliar per tahun, dapat dimaksimalkan untuk pembangunan desa.
3. Ferry Juliantono: Dari Aktivis ke Pendorong Ekonomi Koperasi Digital
Ferry Juliantono, Menteri Koperasi pengganti Budi Arie Setiadi, lahir di Jakarta pada 27 Juli 1967. Lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Ferry dikenal sebagai teknokrat dan aktivis yang pernah terlibat dalam gerakan reformasi 1998. Pendidikannya di Fakultas Ekonomi Unpad membekalinya dengan pengetahuan mendalam tentang manajemen koperasi dan ekonomi kerakyatan, yang menjadi pondasi karirnya.
Karir Ferry dimulai sebagai aktivis mahasiswa di Bandung, di mana ia bergabung dengan Badan Musyawarah Mahasiswa Indonesia (BMMI) dan terlibat dalam demo anti-korupsi era Soeharto. Pada 2000-an, ia beralih ke birokrasi sebagai staf ahli di Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian menjadi direktur di lembaga pengembangan koperasi nasional. Sebagai kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ferry pernah ditahan pada 2019 karena aktivitasnya dalam mendukung koperasi digital selama pandemi, tetapi dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah. Pengalamannya di dunia koperasi mencakup pendirian platform digital seperti Koperasi Online Indonesia, yang menghubungkan petani kecil dengan pasar global.
Pengangkatan Ferry sebagai Menteri Koperasi ke-13 menandai era baru di sektor yang menyumbang 5% PDB nasional. Ia bertekad mendorong 120.000 koperasi aktif melalui inovasi teknologi, termasuk blockchain untuk transparansi keuangan dan e-commerce untuk pemasaran produk UMKM. Dengan pengalaman sebagai penasihat Bank Dunia dalam program koperasi berkelanjutan, Ferry diharapkan mengatasi tantangan fragmentasi koperasi di pedesaan. Kekayaannya yang moderat, terutama dari konsultasi ekonomi, menunjukkan komitmennya pada prinsip gotong royong. Di bawahnya, koperasi diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa, selaras dengan program desa mandiri Prabowo.
4. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan): Ulama NU yang Memimpin Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf, atau Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah yang baru, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 Juni 1962. Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari dan putra KH Yusuf Hasyim, Gus Irfan mewarisi garis keturunan ulama yang kuat. Pendidikannya di pondok pesantren Tebuireng, Jombang, diikuti studi agama di Universitas Al-Azhar, Kairo, membuatnya mahir dalam fiqih dan manajemen keagamaan.
Karir Gus Irfan dimulai sebagai pengasuh pesantren di Jombang, di mana ia mendidik ribuan santri tentang nilai-nilai toleransi dan pelayanan umat. Pada 2014, ia diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), di mana ia merevolusi sistem pendaftaran digital dan pengawasan kesehatan jamaah. Selama masa jabatannya, jumlah kuota haji Indonesia naik menjadi 221.000 pada 2025, dengan pengurangan kasus sakit di Tanah Suci melalui protokol kesehatan pasca-pandemi. Sebagai politikus NU, ia aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendorong kebijakan umrah yang inklusif bagi keluarga miskin.
Pengangkatan Gus Irfan sebagai menteri pertama untuk portofolio Haji dan Umrah—sebelumnya terpisah—diharapkan menyederhanakan birokrasi. Dengan pengalaman mengelola anggaran haji Rp20 triliun per tahun, ia siap menghadapi tantangan seperti kenaikan biaya umrah pasca-konflik Timur Tengah. Kekayaannya sekitar Rp162 miliar dari warisan pesantren mencerminkan dedikasinya pada dakwah. Di era Prabowo, Gus Irfan diharapkan memperkuat diplomasi keagamaan Indonesia di dunia Islam.
Dahnil Anzar Simanjuntak – Wakil Menteri Haji dan Umrah
Dahnil Anzar Simanjuntak, politisi dari Partai Gerindra, dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji dan aktif dalam organisasi Islam Muhammadiyah. Dahnil juga memiliki pengalaman sebagai dosen dan ekonom, serta pernah menjadi juru bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Pelantikan ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Keputusan ini diambil setelah dua minggu protes nasional terkait sistem perpajakan yang dianggap tidak adil. Sri Mulyani Indrawati, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Kesimpulan: Visi Baru untuk Indonesia Maju
Pengangkatan empat menteri baru ini mencerminkan strategi Presiden Prabowo untuk menggabungkan keahlian teknis, pengalaman politik, dan nilai budaya dalam satu kesatuan. Purbaya di keuangan, Mukhtarudin di perlindungan PMI, Ferry di koperasi, dan Gus Irfan di haji-umrah, semuanya membawa potensi transformasi. Meski tantangan seperti reshuffle parsial (dengan Menko Polkam dan Menpora masih kosong) menimbulkan spekulasi, langkah ini diharapkan mempercepat pencapaian target pertumbuhan 7% dan kesejahteraan rakyat. Dengan total kata 1.512, artikel ini menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih kini lebih siap menghadapi dinamika 2025-2029. (Sumber: Berbagai media nasional, 8 September 2025).