Fikroh.com - Jakarta, 5 September 2025 – Ketua Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah, Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera melakukan perombakan kabinet dan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini mencuat di tengah meningkatnya tensi publik terkait kinerja pemerintahan dan institusi kepolisian.
Menurut Prof. Abdul Mu’ti, perombakan kabinet diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan roda pembangunan nasional. Ia menyoroti perlunya penyegaran di sejumlah pos kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kabinet harus diisi oleh figur-figur yang kompeten dan memiliki integritas tinggi guna menjawab tantangan zaman,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari kbanews.com.
Selain itu, Mu’ti juga mendesak pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas sejumlah insiden yang dinilai mencoreng kredibilitas kepolisian. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran, sebagaimana diungkapkan oleh Jaringan GUSDURian yang menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Desakan serupa juga datang dari ratusan masyarakat sipil yang menyebut insiden seperti kematian seorang pengemudi ojek online akibat kendaraan taktis Brimob sebagai “kejahatan negara” yang harus dipertanggungjawabkan.
Tuntutan pencopotan Kapolri juga digaungkan melalui petisi publik di platform change.org, yang menekankan pentingnya reformasi institusi kepolisian untuk menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Petisi tersebut menyatakan kekecewaan atas dugaan kekerasan dan brutalitas aparat di bawah kepemimpinan Listyo Sigit. Aksi solidaritas di berbagai daerah, seperti di DPRD Sulawesi Tenggara, turut memperkuat desakan ini, di mana massa tidak hanya meminta pencopotan Kapolri, tetapi juga pengusutan tuntas kasus-kasus seperti kematian Affan Kurniawan dalam demonstrasi.
Sementara itu, DPR RI menyatakan akan menggelar rapat internal untuk membahas tuntutan mundur Kapolri, menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius di kalangan legislatif. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait desakan ini, sehingga publik masih menanti langkah konkret yang akan diambil.
Pernyataan Prof. Abdul Mu’ti ini mencerminkan kekhawatiran luas masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan kepolisian. Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, isu perombakan kabinet dan reformasi kepolisian diperkirakan akan terus menjadi sorotan dalam waktu dekat.
Sumber: kbanews.com
