Pertemuan darurat ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar pada Sabtu (13/9/2025), melalui juru bicara Majed bin Mohammed Al-Ansari. Menurutnya, KTT akan membahas rancangan resolusi tentang serangan Israel terhadap Qatar, yang disusun oleh pertemuan menteri luar negeri Arab dan Islam. "KTT ini mencerminkan solidaritas luas Arab dan Islam dengan Qatar dalam menghadapi agresi pengecut Israel yang menargetkan markas pemimpin Hamas, serta penolakan tegas terhadap terorisme negara yang dilakukan Israel," kata Al-Ansari dalam pernyataan resmi. Agenda utama mencakup kecaman terhadap pelanggaran hukum internasional, dukungan untuk Palestina, dan potensi langkah kolektif untuk menekan Israel, termasuk tuntutan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau boikot diplomatik.
Latar belakang konflik ini bermula dari serangan Israel ke kompleks residensial di Doha, yang menewaskan 5-6 anggota Hamas dan satu personel keamanan Qatar. Israel membenarkan aksi tersebut sebagai "pertahanan diri" terhadap pemimpin Hamas pasca-serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera ratusan orang. Namun, Qatar, sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata Gaza bersama Amerika Serikat (AS) dan Mesir, mengecam serangan itu sebagai pembunuhan harapan pembebasan sandera dan eskalasi yang tidak perlu. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyatakan bahwa serangan ini telah "membunuh harapan" bagi sandera di Gaza, dan KTT akan menentukan arah respons regional.
Peserta KTT mencakup pemimpin dari Liga Arab (22 negara) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI, 57 negara), dengan kehadiran dikonfirmasi dari berbagai negara kunci. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dijadwalkan hadir, di mana Pakistan menjadi salah satu sponsor KTT ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan menghadiri, menunjukkan dukungan dari negara non-Arab. Dari negara Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Kuwait, Bahrain, dan Oman turut serta, bersama pengamat militer dari Turki dan China. Mesir mengirim Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty untuk menunjukkan solidaritas penuh. Indonesia, sebagai anggota OKI, kemungkinan diwakili oleh pejabat tinggi, meskipun belum ada konfirmasi resmi.
Di platform media sosial X, topik KTT ini menjadi viral dengan hashtag seperti #KTTDoha dan #ArabIslamicSummit. Postingan dari akun resmi Qatar News Agency menyebutkan bahwa KTT ini memiliki makna mendalam sebagai penolakan terhadap agresi Israel. Akun lain melaporkan kehadiran PM Pakistan, sementara lainnya menyoroti konfirmasi Qatar tentang KTT sebagai respons terhadap serangan Hamas. Namun, ada juga skeptisisme; beberapa pengguna melihat KTT sebagai "titik balik" potensial, tapi khawatir hasilnya hanya retoris mengingat hubungan normalisasi beberapa negara Arab dengan Israel melalui Abraham Accords.
Reaksi internasional bervariasi. AS, di bawah Presiden Donald Trump, menyatakan "tidak senang" dengan serangan tapi memahami tujuan Israel untuk menghabisi Hamas. Trump dilaporkan melakukan panggilan tegang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menuntut agar Israel tidak menargetkan Qatar lagi. Qatar, yang menampung pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah (Al Udeid), menolak laporan bahwa serangan ini merusak hubungan dengan Washington. PBB dan Uni Eropa mengutuk pelanggaran kedaulatan Qatar, sementara Iran mendukung KTT sebagai respons terhadap "ancaman stabilitas".
Dampak potensial KTT ini signifikan. Para pemimpin diharapkan merumuskan posisi terpadu, mungkin termasuk pengurangan pengaruh AS di kawasan jika dianggap gagal menjamin keamanan. Ada spekulasi tentang boikot ekonomi atau tuntutan hukum internasional terhadap Israel, meskipun tantangan muncul dari negara seperti UAE dan Saudi yang memiliki ikatan dengan AS dan Israel. Di sisi lain, Netanyahu memperbarui ancamannya terhadap Hamas, menandakan kemungkinan eskalasi lebih lanjut.
KTT ini terjadi di tengah konflik Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023, dengan serangan rudal dari Yaman (Houthi), Iran, dan Hamas ke Israel. Qatar menekankan peran diplomatiknya untuk menghentikan perang, bukan memicu konflik baru. Namun, dengan kehadiran pemimpin utama, hasil KTT bisa menjadi katalisator perubahan dinamika regional.[]
