Fikroh.com - Jakarta, 5 September 2025 – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan rekor kelam sebagai pemerintahan dengan jumlah menteri terjerat kasus korupsi terbanyak sejak era Reformasi. Penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 menjadi puncak dari daftar panjang menteri bermasalah hukum di era Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proyek pengadaan laptop Chromebook yang digagas Nadiem menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun. Kasus ini menambah daftar sembilan menteri di kabinet Jokowi yang tersandung kasus korupsi, melampaui jumlah menteri bermasalah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
Sebelum Nadiem, nama Tom Trikasih Lembong, atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong, menjadi sorotan. Mantan Menteri Perdagangan ini divonis 4,5 tahun penjara karena kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016. Namun, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, yang menghapus seluruh akibat hukum dari vonis tersebut.
Selain keduanya, tujuh menteri lain di era Jokowi yang telah dijatuhi vonis pengadilan atas kasus korupsi meliputi:
- Imam Nahrawi (Mantan Menpora): Divonis 7 tahun penjara karena suap dana KONI.
- Idrus Marham (Mantan Menteri ESDM): Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara setelah kasasi dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.
- Johnny G Plate (Mantan Menkominfo): Dihukum 15 tahun penjara akibat korupsi proyek BTS 4G yang merugikan negara hampir Rp10 triliun.
- Empat menteri lainnya juga telah diproses hukum, meskipun detailnya belum diungkap secara lengkap oleh otoritas.
Dengan total sembilan menteri, pemerintahan Jokowi melampaui rekor era SBY yang mencatatkan lima menteri terjerat korupsi, Megawati dengan tiga menteri, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan satu menteri, yakni Achmad Sujudi (Menteri Kesehatan) yang divonis karena korupsi pengadaan alat kesehatan.
Kasus Nadiem Makarim menambah keprihatinan publik, terutama karena sektor pendidikan, yang dianggap sebagai pilar pembangunan bangsa, ternyata juga rentan terhadap praktik korupsi berskala besar. Fenomena ini memicu kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan di tingkat eksekutif serta mendesak perlunya penguatan integritas dalam proses seleksi pejabat tinggi negara.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk mencegah kasus serupa di masa depan, sekaligus memastikan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.
