Ketegangan Thailand dan Kamboja Kembali Memanas, Ini Kronologi Lengkapnya
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat di wilayah perbatasan, menyusul insiden baku tembak pada 28 Mei 2025 yang terjadi di daerah sengketa antara Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani (Thailand). Insiden ini menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas dan memicu eskalasi konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama terkait klaim wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear.
Kronologi dan Perkembangan Terbaru
1. Baku Tembak 28 Mei 2025
Konflik bermula ketika pasukan kedua negara melakukan patroli rutin di wilayah sengketa. Pihak militer Kamboja menuduh pasukan Thailand memulai tembakan lebih dahulu. Sebaliknya, Thailand menyebut bentrokan terjadi akibat kesalahpahaman. Baku tembak berlangsung selama sekitar 10 menit, sebelum kedua komandan lapangan menginisiasi gencatan senjata darurat melalui komunikasi langsung.
2. Serangan Udara Thailand (24 Juli 2025)
Sebuah unggahan di platform X (dulu Twitter) dari akun resmi @AFP mengabarkan bahwa militer Thailand melancarkan serangan udara ke dua target militer di Kamboja. Namun, informasi ini belum dapat diverifikasi oleh sumber independen, sehingga perlu dianggap sebagai laporan awal yang belum terkonfirmasi.
3. Tuduhan Pelanggaran Wilayah
Militer Thailand menuding pasukan Kamboja telah memasuki zona sengketa yang dianggap melanggar kesepakatan bilateral. Di sisi lain, Kamboja membantah klaim ini dan menyatakan bahwa pasukan Thailand justru memprovokasi. Ketegangan meningkat ketika Kamboja dilaporkan menambah jumlah pasukan di sepanjang garis perbatasan.
Latar Belakang Sengketa
Konflik ini berakar dari sengketa perbatasan sepanjang 817 km yang belum selesai sejak masa kolonial. Wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear, meskipun telah diputuskan sebagai bagian dari Kamboja oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 dan diperkuat lagi pada 2013, tetap menjadi titik ketegangan antara kedua negara.
Upaya Hukum dan Diplomasi
Pada Juni 2025, Kamboja mengajukan gugatan ke ICJ untuk menyelesaikan sengketa secara hukum internasional. Thailand menolak langkah ini dan tetap bersikeras menyelesaikan konflik melalui forum bilateral, yakni Joint Boundary Commission (JBC).
Dampak Ekonomi dan Mobilitas
Sebagai respons atas konflik, Thailand menutup sejumlah pos lintas batas, menyebabkan puluhan warga Kamboja terlantar, termasuk pedagang dan wisatawan. Salah satu penutupan terjadi di perbatasan Sa Kaeo, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial kedua negara.
Kamboja membalas dengan melarang impor bahan bakar, minyak, dan produk pertanian dari Thailand, memperburuk situasi logistik di kawasan tersebut.
Kontroversi Politik Internal Thailand
Ketegangan politik domestik turut menyulut situasi. Bocoran percakapan telepon antara PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja Hun Sen menimbulkan kemarahan publik Thailand. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai "paman" dan dianggap melemahkan martabat militer Thailand.
Akibatnya, gelombang protes di Bangkok menuntut pengunduran dirinya. Paetongtarn kemudian diskors dari jabatannya pada Juli 2025, memperparah krisis politik di dalam negeri.
Upaya Damai dan Mediasi
Kedua negara telah sepakat untuk menyesuaikan posisi pasukan sesuai dengan kesepakatan JBC tahun 2024. Pertemuan lanjutan direncanakan berlangsung pada 14 Juni 2025, untuk menegosiasikan langkah damai dan menjaga stabilitas regional. Namun hingga kini, Kamboja tetap ingin melibatkan ICJ, sementara Thailand bersikukuh pada pendekatan bilateral.
Catatan Penting
- Serangan udara Thailand pada 24 Juli 2025 belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah maupun media independen. Oleh karena itu, informasi ini harus diperlakukan sebagai klaim sementara.
- Konflik ini memiliki sejarah panjang, dengan bentrokan serupa pernah terjadi pada tahun 2008 dan 2011 yang menyebabkan puluhan korban jiwa. Perselisihan sporadis terus berlanjut karena ketidakjelasan batas teritorial yang diwarisi dari masa kolonial.
Penutup
Konflik antara Thailand dan Kamboja di kawasan perbatasan bukanlah hal baru, namun eskalasi terbaru ini menjadi perhatian serius kawasan ASEAN dan komunitas internasional. Penyelesaian damai melalui jalur hukum dan diplomasi sangat dibutuhkan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut.