Taokeh dan Pangreh Pradja, Cara Orang Kaya Mengeksploitasi Kekayaan Pribumi

Fikroh.com - Di zaman Kolonial Belanda, pasca perang Jawa/Diponegoro, Pemerintah Kolonial Belanda semakin mencengkramkan kukunya di tanah Jawa. Namun demikian, Belanda tahu ia tidak mungkin mengisi seluruh posisi jabatan pemerintahan dengan orang-orang Belanda asli, karena akan sangat mahal biayanya dan juga tidak efektif berkomunikasi dengan penduduk Boemipoetera. Maka jabatan Pangreh Pradja mulai dari Bupati dan seterusnya ke bawah tetap diisi oleh Boemipoetera. Namun Belanda juga tidak bodoh, agar posisi tersebut tetap diisi oleh orang yang loyal menjilat kepada Pemerintah Kolonial Belanda, maka ia harus diisi oleh orang-orang Boemipoetera yang bermental bobrok lagi korup.

Bagaimana caranya?

Caranya adalah menciptakan ketergantungan Pangreh Pradja terhadap "pendanaan" melalui sistem pengangkatan Kepala Doesoen, Loerah, Tjamat, Wedana, hingga Boepati yang dipersyaratkan memiliki sejumlah uang. Syarat ini tidak ada peraturan resmi tertulisnya dari Gubernur Jendral, sehingga ia sebenarnya adalah illegal secara hukum – namun kalau tidak ada uangnya, maka sampai Kuda Nil terbang melalui lubang jarum pun takkan bisa terpilih menjadi pejabat.

Di dalam bukunya, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia (1962), Prof Dr DH Burger dan Prof Dr Mr Prajoedi mencatat bahwa seorang calon Loerah harus memiliki uang sejumlah Guilder / Florin ƒ 700 hingga ƒ 1.000, yang mana ƒ 200-nya dipersembahkan kepada Boepati, ƒ 100-nya dipersembahkan kepada Wedana, ƒ 25-nya kepada Joeroe Toelis Controleur, dan sisanya digunakan untuk "mensejahterakan" eselon lainnya yang terkait dengan sistem Pangreh Pradja.

Berapa sih nilai ƒ 1.000? Kalau pakai hitungan sekarang, nilai ƒ 1 pada Abad XIX itu adalah rata-rata sekira € 12 di 2020 ini. Jadi seorang calon Loerah harus punya uang sekira € 8.400 hingga € 12.000. Maka bayangkan jika hanya untuk seorang Loerah dana yang dibutuhkan untuk menyuap sudah sebanyak itu, maka bagaimana lagi dengan pejabat di atasnya seperti Tjamat, Asisten Wedana, Wedana, Patih, hingga Boepati?

Tentunya muncul pertanyaan berikutnya, "dari mana dananya?"

Dananya biasanya "dipinjam" dari para "Taokeh" yang menjadi pedagang perantara antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan para petani Pribumi. Para Taokeh ini adalah Warga Kelas II ini (mayoritas terdiri dari bangsa Asia Timur etnis China) dan ia menjadi semacam perantara hubungan Belanda (sebagai Warga Kelas I) dengan Warga Kelas III (Boemipoetera yang derajatnya hanya setara dengan andjing). Sistem kelas seperti ini memang sengaja diciptakan oleh Belanda agar masyarakat tidak bersatu dan terpecah-belah (devide et impera).

Apa akibat sistem ini terhadap rakyat?

Walau si pejabat Pangreh Pradja dipilih oleh penguasa di atasnya, namun ia tidak akan bisa menduduki jabatan tersebut tanpa bantuan dana dari para Taokeh. Ketika para Pangreh Pradja itu berutang kepada para Taokeh, maka tentunya ia harus membayar pinjamannya itu berikut dengan interest-nya. Cara membayarnya adalah memberikan konsesi istimewa kepada para Taokeh itu untuk mengeksploitasi penduduk dan sumber daya alam yang ada di bahwa daerah kekuasaan si Pangreh Pradja.

Sistem inilah yang menjadikan para Taokeh menjadi raja-raja kecil yang sesungguhnya di daerah yang pejabat Pangreh Pradja-nya ia utangi. Rakyat harus bekerja untuk kepentingan si Taokeh, dan Pangreh Pradja tak berani melawan para Taokeh dan praktis hanya menjadi kacung dari para Taokeh saja.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama