Hukum Zakat Uang Kertas dan Nishabnya

Fikroh.com - Barang kali anda bertanya apa ada Zakat Uang Kertas? Lantas bagaimana cara zakatnya? Dan berapa nishobnya? In syaa Alloh dalam artikel ini akan anda temukan jawabannya secara lengkap terkait hukum zakat uang kertas menurut dalil-dalil shahih dan qaul ulama.

Bermula dari memandang realita saat ini, sedikit sekali muamalah (urusan perdagangan) manusia pada zaman sekarang ini menggunakan emas dan perak, dan berganti menggunakan uang kertas sebagai alat tukar menukar, maka para pakar fikih banyak mendapatkan masalah baru, yakni harus mengadaptasikan teori fiqih pada uang kertas, karena merekalah yang mengendalikan aplikasi hukum pada permasalahan baru yang berupa uang kertas untuk melakukan adaptasi pada fiqih dan mengklasifikasikan keuangan.

Para ulama memiliki lima pandangan dalam permasalahan ini:

Pertama, Uang Salah Satunya Berfungsi Sebagai Alat Untuk Melakukan Transaksi Hutang Piutang, Dan Untuk Melunasinya.

Para ulama berasumsi bahwa terjadinya transaksi hutang piutang sejatinya berdasarkan tuntutan pada pengakuan orang yang berhutang yang mencatat hutangnya sesuai dengan nilai uang kertas, karena itu para ulama menetapkan hukum transaksi hutang piutang. [Ulama yang berpendapat demikian, di antaranya: Ilmuwan Al-Azhar. Asy-Syanqiti dalamAdhwaa'ul Bayaan, jilid 1: 257]

Positifnya pengadaptasian model ini: Permasalahan uang kertas ini akan melewati perbedaan pendangan di antara para ulama pada pendapat mereka yang telah di jelaskan di atas dalam pembahasan zakat piutang, dengan demikian pendapat ulama yang mengatakan tidak wajibnya zakat hutang, maka juga berindikasi tercegahnya zakat dari uang kertas.

Demikianlah ketika uang kertas dilibatkan dengan permasalahan hutang piutang, maka tidak boleh jual beli hutang dengan menggunakan uang kertas sebagaimana kesepakatan ulama, karena tidak di perbolehkan berjual beli hutang. Pun ketika hutang dilibatkan dengan emas dan perak, maka sama sekali tidak di perbolehkan membeli hutang dengan emas dan perak. Karena dalam jual beli disyaratkan saling menerima, sementara dalam permasalahan ini barangnya tidak ada.

Kedua, Uang Kertas Merupakan Bagian Dari Komoditi Perdagangan

Para ulama yang berpandangan demikian berasumsi bahwa uang kertas merupakan harta yang bernilai, memiliki fungsi yang bermacam-macam dan tunduk pada aturan komoditi perdagangan serta tuntutan dalam penetapan nilai nominalnya. Selanjutnya mereka para ulama berusaha mengaplikasikan hukum fikih yang berkaitan dengan komoditi perdagangan pada permasalahan keuangan. [Ulama yang berpendapat demikian, antara lain: As-Sa‘dì sebagaimana dalam Fatawa as-Sa‘diyah: 338-339, dan Ibnu Utsaimin yang merupakan muridnya tak sepakat dengan pendapat ini]

Negatifnya penyesuaian dengan model ini: Hal ini akan membuka pintu riba, bahwa jika uang kertas di pandang sebagai harta benda/barang, maka nanti akan memperbolehkan menjual uang kertas satu dengan uang kertas yang lain dengan nilai nominal yang lebih banyak dari salah satu uang tersebut (tafadhdhuul), walau dari satu jenis mata uang. Dan ini jelas-jelas haram hukumnya. Demikian juga barang dagangan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali barang dagangan tersebut bisa di perdagangkan dan berkembang.

Ketiga, Uang Kertas Itu Serupa Dengan Mata Uang Logam Selain Emas Dan Perak (Seperti Tembaga Dan Nikel)

Mereka mengatakan bahwa uang kertas itu adalah uang receh pecahan dari uang kertas. Uang logam tersebut nilainya berpijak pada pandangan umum, tidak berpijak pada nilai materinya (nilai intrinsik) di buat dari bahan apa. [Ulama yang berasumsi demikian, di antaranya: Mushthafâ az-Zarqâ, sebagaimana yang ditulis Ibnu Manì‘ dalam kitab al-Waraq an-Naqdì: 147]

Uang ini ditinjau dari dua sudut pandang: Pertama, memandang asalnya terbuat dari apa, ia merupakan komoditi, karena tembaga dan nikel dan lain-lain adalah bagian dari barang-barang komoditi yang bisa di perjual belikan. Dan kedua, dilihat dari sudut pandang bahwa ia berharga atau bernilai (memiliki nilai nominal).

Maka jika seseorang memandang asal bahannya (nilai intrinsik), maka sifat negatifnya sebagaimana barang dagangan.

Dan jika di pandang dari sudut nilai nominalnya, maka akan menemui permasalahan lain, yakni berbedanya uang receh dengan uang kertas dari beberapa sisi (lihat, Fì an-Nuqûd, az-Za‘tarì: 346 dan hal setelahnya) yang berdampak tidak bisa menggabungkan uang kertas dengan uang receh yang lebih sedikit kadar nilai nominalnya.

Keempat, Uang Kertas Merupakan Cabang Dari Emas Dan Perak

Mereka mengatakan bahwa uang kertas adalah pengganti emas dan perak. Mereka berasumsi bahwa dikeluarkannya uang kertas karena tuntutan mengganti posisi emas dan perak sebagai alat tukar menukar. Maka jika uang tersebut pengganti dari emas maka hukumnya seperti emas, dan jika sebagai pengganti perak, maka hukumya seperti perak. [Yang berpendapat demikian: Syaikh ‘Abd ar-Razâaq al-‘Afìfì, yang merupakan anggota institusi ulama-ulama besar Suadi Arabia]

Sebagian dari efek negatifnya pandangan ini adalah tidak ada di dunia sekarang ini dua mata uang negara yang sama nilai nominalnya, sementara keduanya sama-sama pengganti nilai nominal dari jenis emas, padahal seharusnya tidak diperbolehkan berlebihnya nilai nominal uang ketika menukarkan uang dinar Kuwait dengan dinar Libya misalnya, bahkan wajib sama nilai nominalnya atas dasar keduanya berasal dari satu jenis yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang besar. Kemudian pergantian emas dan perak dengan uang kertas di asumsikan membatalkan hukum yang terjadi, yakni bahwa uang berpijak pada kekuatan Negara dan kekuasaan kepala Negara.

Kelima, Uang Kertas Adalah Mata Uang Yang Berdiri Sendiri

Mereka berkata: Karena tiap harta yang bernilai yang di pakai manusia memiliki fungsi alat tukar menukar, maka mempunyai sifat harga, dan kemudian pantas dijadikan sebagai mata uang, apalagi dalam syariat tidak terdapat dalil yang mengkhususkan untuk menggunakan alat tukar emas dan perak saja. [Institusi ulama-ulama besar Saudi Arabia, ketetapan 10, tanggal 17/4/1393 H, Al-Qardhâwì dan ulama-ulama lain]

Ibnu Taimiyah memberikan pandangan umum, bahwa manusia saat membuat istilah harga pada sesuatu, kemudian menjadikan hukum harga. Beliau berkata: Jika uang menjadi harga, maka akan menjadi seperti itu, maka tidak boleh menjual harga dengan harga sampai kapanpun.

Ibnu Taimiyah memperkuat pendapatnya: Bahwa harga tidak terbatas pada emas dan perak, dan permasalahan harga ini di kembalikan pada kebiasaan dan Istilah pemakaian. Kemudian beliau berkata: Adapun dirham dan dinar tidak di kenal batasan yang alamiah maupun agama, bahkan dikembalikan pada kebiasaan dan istilah pemakaian. Karena pada asalnya hal tersebut tidak terkait dengan maksud apapun, bahkan tujuannya adalah menjadikan standar untuk urusan perdagangan. [Ensiklopedia Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 30: 472]

Penulis berkata: Semoga pendapat ini yang terakhir, bahwa uang kertas adalah harga yang berlaku padanya hukum-hukum harga pasti yang di atur sedemikian rupa bersamaan dengan urusan bisnis yang bermacam-macam.

Berapa Nishab Uang Kertas?

Menurut sebagian ulama kontemporer bahwa nishab uang kertas sama dengan nishab perak, karena pengadaannya telah disepakati, dan karena kadar tersebut lebih bermanfaat untuk orang fakir yang menerima zakatnya.

Sedangkan menurut ulama lain, nishab uang kertas sama dengan nishab emas, karena harga perak setelah zaman nabi dan zaman setelahnya terus berubah, hingga harganya pun turun drastis, berbeda dengan harga emas yang tetap konsisiten, bahkan semakin besar.

Nishabnya emas hampir sama dari sisi nilai atau harganya dengan nishab-nishab harta lain yang wajib dizakatkan, misalnya unta 5 ekor, kambing 40 ekor, dan lain-lain. Logiskah jika syairi‘at tidak mewajibkan zakat pada 4 ekor unta, atau 39 ekor kambing, dan memandang pemiliknya masih tergolong miskin, kemudian mewajibkan zakat pada orang yang memiliki perak satu nishab, sementara dia tidak bisa membeli seekor kambingpun dan dianggap sebagai orang yang kaya. [Fiqh Zakaat, al-Qardhawi, jilid 1: 286, dan halaman seterusnya. Fiqh Islaam Wa Adillatuhu, jilid 2: 760] Tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini lebih adil. Allah Maha Tahu.

Contoh: Seseorang memiliki uang 2.000 pound Mesir, dan yang lainnya memiliki 100.000 pound, berapa nishabnya masing-masing dari keduanya, jika sudah mencapai satu tahun?

Jawab: Pertama, kita perlu tahu berapa kadar nishab zakatnya, yakni kadar nishab emas sebagaimana keterangan di atas, yaitu 85 gram. Jika ditetapkan harga satu gram emas sama dengan 30 pound, maka nishabnya 85 x 30 = 2550 pound. Jadi orang yang pertama hartanya tidak mencapai satu nishab, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali kalau ia ingin bersedekah. Sedangkan orang yang kedua hartanya melibihi satu nishab, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1/40: Maka kadar zakatnya 100000 : 40 = 2500 pound.

Demikian artikel tentang Zakat Uang Kertas. Semoga tulisan ini bermanfaat. Dan jika anda merasa tulisan ini bermanfaat. Sebarkan melalui media sosial dengan menekan ikon medsos dibawah ini.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama