Fikroh.com – Pemerintah Afghanistan melalui otoritas moneter resminya mengambil langkah besar dengan mengumumkan penghentian total sistem keuangan berbasis bunga (riba) dan menggantinya dengan sistem perbankan syariah. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional yang bertujuan menyelaraskan sektor keuangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Langkah tersebut diumumkan oleh pejabat bank sentral Afghanistan, Da Afghanistan Bank, yang menegaskan bahwa seluruh bank di negara itu—baik milik pemerintah maupun swasta—kini diwajibkan beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
Kebijakan ini sekaligus menandai berakhirnya sistem perbankan konvensional yang sebelumnya menggunakan mekanisme bunga sebagai dasar operasionalnya.
Transformasi Total Sistem Perbankan
Menurut berbagai laporan media, pemerintah Afghanistan tidak hanya melarang bunga secara parsial, tetapi melakukan perubahan menyeluruh terhadap sistem keuangan. Seluruh transaksi berbasis bunga secara resmi dihentikan, termasuk pinjaman, simpanan, dan instrumen investasi konvensional.
Sebagai penggantinya, bank-bank diarahkan untuk menggunakan skema keuangan syariah seperti:
- Mudharabah (bagi hasil)
- Musyarakah (kemitraan usaha)
- Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan)
Model ini diyakini lebih adil karena berbasis pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan, bukan keuntungan tetap dari bunga.
Pemerintah juga membentuk kerangka regulasi baru untuk memastikan seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, undang-undang perbankan tengah disesuaikan guna mendukung sistem baru tersebut.
Seorang pejabat sektor keuangan Afghanistan menyatakan bahwa penghapusan riba merupakan bagian dari agenda jangka panjang untuk “mengislamkan sistem ekonomi nasional” serta menciptakan fondasi keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama.
Latar Belakang Kebijakan
Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan politik besar di Afghanistan sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintahan saat ini berupaya merombak berbagai sektor, termasuk ekonomi, agar selaras dengan ideologi yang dianut.
Sistem perbankan berbasis bunga sebelumnya dianggap sebagai warisan sistem Barat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penghapusan riba dipandang sebagai langkah ideologis sekaligus simbol kedaulatan ekonomi.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan domestik, khususnya di kalangan yang menghindari praktik riba karena alasan agama.
Tantangan Besar di Balik Kebijakan
Namun, di balik ambisi besar tersebut, realitas ekonomi Afghanistan menunjukkan kondisi yang jauh dari stabil. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sektor perbankan negara itu masih menghadapi krisis serius.
Salah satu masalah utama adalah krisis likuiditas yang telah berlangsung sejak perubahan kekuasaan. Banyak bank mengalami kekurangan dana, sehingga pemerintah terpaksa membatasi penarikan uang oleh nasabah.
Selain itu, Afghanistan juga mengalami isolasi dari sistem keuangan global akibat sanksi internasional. Negara ini terputus dari jaringan pembayaran internasional seperti SWIFT, yang membuat transaksi lintas negara menjadi sangat terbatas.
Kondisi ini berdampak langsung pada perdagangan, investasi, hingga distribusi bantuan kemanusiaan.
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah pembekuan aset luar negeri milik bank sentral Afghanistan. Sejumlah dana yang disimpan di luar negeri tidak dapat diakses, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara.
Masyarakat Lebih Mengandalkan Sistem Tradisional
Di tengah keterbatasan sistem perbankan formal, masyarakat Afghanistan justru banyak mengandalkan sistem keuangan tradisional yang dikenal sebagai hawala. Sistem ini berbasis kepercayaan antar agen dan tidak memerlukan transfer uang secara fisik antarnegara.
Hawala menjadi tulang punggung ekonomi, terutama untuk pengiriman uang dari luar negeri (remitansi) dan transaksi perdagangan regional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perbankan telah berubah secara resmi, praktik ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mengikuti sistem baru tersebut.
Dampak terhadap Ekonomi Nasional
Transformasi menuju sistem keuangan syariah diperkirakan akan membawa dampak jangka panjang terhadap struktur ekonomi Afghanistan.
Di satu sisi, sistem tanpa riba berpotensi menciptakan model ekonomi yang lebih stabil dan berbasis keadilan. Namun di sisi lain, proses transisi ini membutuhkan:
- Infrastruktur keuangan yang kuat
- Regulasi yang matang
- Sumber daya manusia yang memahami sistem syariah
Tanpa itu, perubahan justru dapat memperlambat aktivitas ekonomi.
Beberapa analis juga menilai bahwa sistem baru ini bisa mempengaruhi minat investor asing, terutama dari negara-negara yang terbiasa dengan sistem keuangan konvensional.
Antara Idealisme dan Realitas
Kebijakan penghapusan riba di Afghanistan merupakan langkah yang jarang terjadi di dunia modern. Secara konsep, ini menjadi eksperimen besar dalam penerapan ekonomi Islam secara menyeluruh di tingkat negara.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kontras yang tajam. Di satu sisi, pemerintah mendorong sistem keuangan syariah sebagai solusi ideal. Di sisi lain, masyarakat masih berjuang menghadapi krisis ekonomi, keterbatasan akses bank, dan ketergantungan pada sistem informal.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah transformasi ini dapat berjalan efektif dalam jangka panjang, atau justru akan menghadapi hambatan struktural yang sulit diatasi?
Kesimpulan
Afghanistan memang telah mengambil langkah resmi untuk menghapus riba dari sistem keuangannya dan menggantinya dengan perbankan syariah. Kebijakan ini mencerminkan komitmen ideologis sekaligus upaya reformasi ekonomi nasional.
Namun, keberhasilan langkah tersebut masih sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, dukungan internasional, serta kesiapan sistem keuangan domestik.
Untuk saat ini, penghapusan riba di Afghanistan lebih tepat dilihat sebagai proses transformasi besar yang sedang berjalan, bukan sistem yang sudah sepenuhnya matang dan berhasil.
