Fikroh.com - Ibadah haji dan umrah merupakan rukun Islam yang menggabungkan dimensi spiritualitas personal dengan tanggung jawab sosial-ekonomi yang mendalam. Salah satu manifestasi dari tanggung jawab sosial tersebut adalah syariat dam atau hadyu. Secara terminologi fikih, dam merujuk pada penyembelihan hewan ternak (kambing, sapi, atau unta) yang diwajibkan bagi jemaah haji atau umrah karena sebab tertentu, baik sebagai bagian prosedur manasik (nusuk) maupun sebagai tebusan (fidiah) atas pelanggaran.
Hadyu, yang secara bahasa berarti hadiah, secara istilah adalah hewan yang dihadiahkan untuk disembelih sebagai bentuk takarub (pendekatan diri) kepada Allah, dengan tujuan akhir distribusi dagingnya kepada fakir miskin. Selama berabad-abad, lokasi penyembelihan ini dipahami secara kaku harus berada di wilayah Tanah Haram (Makkah). Namun, dinamika zaman yang menghadirkan tantangan krisis lingkungan di Makkah serta urgensi krisis pangan dan stunting di Indonesia menuntut adanya ijtihad baru yang berbasis pada kemaslahatan.
Dasar Teologis: Jenis-Jenis Dam dan Dalil Syar'inya
Untuk memahami ruang lingkup ijtihad ini, kita harus merujuk pada empat klasifikasi utama dam dalam syariat Islam sebagaimana yang diuraikan berikut ini:
1. Dam Iḥṣār
Diwajibkan bagi jemaah yang terhalang di perjalanan menuju Baitullah karena kendala seperti sakit atau hambatan musuh. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 196:
وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗۗ
“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya.”
2. Dam Fidiah (Jabrān)
Dam ini merupakan kompensasi atas pelanggaran larangan ihram (seperti memotong kuku atau memakai pakaian berjahit) atau meninggalkan wajib haji. Landasannya adalah Q.S. al-Baqarah (2): 196
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍۚ
“Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidiah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban.”
Hal ini dipertegas dalam hadis dari Kaʿab bin ʿUjrah r.a. ketika Rasulullah saw. melihat kepalanya dipenuhi kutu pada masa Hudaibiyah. Nabi bersabda:
قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ أَوْ اذْبَحْ شَاة نَسِيكَةً
“Cukurlah rambutmu, lalu berilah makan kepada enam orang miskin, masing-masing setengah ṣāʾ (makanan pokok), atau berpuasalah selama tiga hari, atau sembelihlah seekor hewan (kambing).” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).
3. Dam Tamatuk dan Kiran
Diwajibkan bagi jemaah yang melaksanakan haji dengan metode tamatuk (umrah dulu baru haji) atau kiran (niat haji dan umrah digabung). Dalilnya adalah Q.S. al-Baqarah (2): 196:
فَاِذَآ اَمِنْتُمْۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ
“Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatuk), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat...”
4. Dam Jazāʾ (Pelanggaran Berburu)
Diwajibkan jika jemaah membunuh hewan buruan saat ihram. Berdasarkan Q.S. al-Maidah (5): 95:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَۤاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram... dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan... sebagai hadyu yang (dibawa) sampai ke Ka‘bah...”
Analisis Tahqīq al-Manāṭ: Verifikasi Konteks Zaman
Meskipun dalil-dalil di atas menyebutkan lokasi fisik seperti Ka'bah atau Tanah Haram, Majelis Tarjih melakukan Taḥqīq al-Manāṭ atau verifikasi konteks untuk melihat apakah tujuan syariat masih tercapai jika lokasi tetap dibatasi secara geografis.
Krisis Lingkungan dan Mubazir di Tanah Suci
Penyembelihan jutaan hewan dalam waktu singkat di wilayah Mina menimbulkan tantangan ekologis yang berat, termasuk pencemaran air, tanah, serta emisi gas metana dari limbah yang tidak terkelola. Hal ini berpotensi melanggar prinsip hifẓ al-bī‘ah (menjaga lingkungan) dalam Islam. Selain itu, surplus daging di Arab Saudi sering kali mengakibatkan manfaat daging tidak tersalurkan secara optimal kepada yang benar-benar membutuhkan.
Urgensi Gizi dan Stunting di Indonesia
Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kemiskinan dan stunting. Data Maret 2025 menunjukkan ada 23,85 juta penduduk miskin, sementara angka prevalensi stunting mencapai 19,8%. Protein hewani adalah kunci utama pencegahan stunting. Dengan mengalihkan penyembelihan ke Indonesia, distribusi manfaat menjadi jauh lebih tepat sasaran bagi kaum duafa di pelosok Nusantara.
Efisensi dan Risiko Biosekuriti
Upaya mengirim daging dari Arab Saudi ke Indonesia terbukti tidak efektif secara ekonomi karena biaya logistik (pembekuan dan pengapalan) yang sangat tinggi, yang terkadang nilainya melampaui harga hewan itu sendiri. Lebih krusial lagi adalah masalah biosekuriti. Indonesia memiliki regulasi ketat melalui UU No. 21 Tahun 2019 terhadap produk hewan dari negara yang belum bebas total dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Risiko daging dimusnahkan di pelabuhan sangat tinggi jika syarat sanitasi tidak terpenuhi, yang berujung pada hilangnya manfaat ibadah secara total.
Tinjauan Maqasid dan Penalaran Hukum (Taʿlīl al-Aḥkām)
Majelis Tarjih memandang bahwa hukum lokasi penyembelihan dam bersifat taʿaqqulī (rasional), bukan taʿabbudī maḥḍ (ritual murni yang tak bisa dinalar). Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan:
1. Makna Metaforis "Sampai ke Ka'bah"
Dalam Q.S. al-Hajj (22): 33, disebutkan frasa al-Bait al-‘Atīq sebagai tempat penyembelihan. Namun, jika ditinjau dari Maqāṣid al-Syarīʿah, tujuan utama (gāyah) adalah distribusi manfaat daging (manāfiʿ), sedangkan lokasi (Makkah) hanyalah sarana (wasīlah). Maka, "sampai ke Ka'bah" dapat dimaknai bahwa hewan tersebut telah didedikasikan secara sah untuk Allah, meski eksekusi fisiknya dialihkan ke tempat yang lebih membutuhkan manfaatnya.
2. Inti Ibadah adalah Ketakwaan, Bukan Darah
Allah menegaskan dalam Q.S. al-Hajj (22): 37:
“Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu...”.
Ayat ini menggeser fokus dari formalitas fisik-geografis menuju nilai spiritualitas dan dampak sosial. Ketakwaan dalam konteks ini termanifestasi dalam kepatuhan mewujudkan tujuan syariat: memberi makan yang membutuhkan.
3. Identifikasi Illat (Sebab Hukum)
Melalui Q.S. al-Hajj (22): 28 dan 36, ditemukan perintah eksplisit “makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir”. Kata manāfiʿ (manfaat) dalam ayat ini menunjukkan adanya nilai guna pangan yang harus direalisasikan. Mengingat jemaah haji saat ini sudah terjamin makanannya melalui sistem katering, fungsi hewan dam sebagai sumber pangan jemaah di Makkah telah bergeser menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan global.
Prinsip Substitusi dan Preseden Sunah
Prinsip al-Badaliyyah (substitusi) dalam Al-Qur'an menunjukkan fleksibilitas medium ibadah. Misalnya, dalam pelanggaran berburu, opsi dendanya bisa berupa hewan, memberi makan orang miskin, atau puasa (Q.S. al-Maidah: 95). Jika syariat membolehkan konversi jenis denda (dari hewan ke pangan), maka membatasi lokasi secara kaku tanpa melihat efektivitas distribusi akan menjauhkan ibadah dari semangat keadilan.
Secara sejarah, Rasulullah saw. sendiri telah melakukan Tawsi‘ah al-Makān (perluasan lokasi). Beliau bersabda:
“Seluruh jalan-jalan di Makkah adalah tempat penyembelihan (manḥar), dan seluruh hari Tasyrik adalah waktu untuk menyembelih.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Hadis ini menjadi dasar analogi (qiyās) bahwa jika dahulu lokasi diperluas untuk kemudahan teknis jemaah, maka kini perluasan ke tanah air dilakukan untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.
Perbandingan Mazhab Fikih
Kebolehan penyembelihan di luar Tanah Haram bukanlah pendapat yang asing dalam khazanah klasik:
- Mazhab Hanafi: Ibn Māzah mencatat pendapat al-Nāṭifī bahwa menyembelih di luar tanah haram hukumnya tetap sah, meski ada konsekuensi jika dagingnya hilang/dicuri. Al-Syīrāzī juga mencatat adanya satu pendapat (qawl) yang membolehkan hal tersebut.
- Mazhab Maliki: Imam Malik berpendapat bahwa dam fidiah boleh disembelih di mana saja jemaah kehendaki.
- Mazhab Syafi'i: Imam al-Nawawi mencatat pendapat kedua dalam mazhabnya yang menyatakan boleh menyembelih di luar tanah haram, dengan catatan dagingnya (atau manfaatnya) didistribusikan kepada mustahik. Beliau juga mencatat pendapat kuat bahwa daging dam boleh diberikan kepada orang selain fakir miskin di Makkah.
- Mazhab Hanbali: Al-Buhūti menjelaskan bahwa ayat tentang Ka'bah dan Baitul Atiq tidak mengandung pembatasan (ḥaṣr) yang melarang penyembelihan di tempat lain, selama tujuannya adalah memberi makan fakir miskin.
Fatwa dan Implementasi Strategis
Berdasarkan kaidah fikih bahwa "Hukum berputar bersama alasannya (ʿillat)" dan "Tidak diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan zaman dan tempat", Majelis Tarjih menetapkan:
1. Sah secara syar'i mengalihkan lokasi penyembelihan dam ke Indonesia demi kemaslahatan dan menghindari kemubaziran.
2. Penyembelihan harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam manasik haji agar integritas ibadah tetap terjaga.
3. Distribusi wajib diprioritaskan untuk daerah dengan kemiskinan ekstrem dan krisis gizi (stunting) di Indonesia.
4. Jemaah diimbau menyalurkan dana melalui lembaga resmi seperti Lazismu untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan menghindari penipuan oleh oknum di Tanah Suci.
Penutup
Reorientasi lokasi penyembelihan dam adalah langkah ijtihad yang progresif namun tetap berakar pada dalil orisinal Islam. Dengan mengalihkan pelaksanaan ke tanah air, ibadah dam tidak hanya menggugurkan kewajiban fikih jemaah, tetapi juga menjadi instrumen nyata bagi pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi bangsa Indonesia, selaras dengan semangat Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.
Sumber rujukan utama: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengalihan Penyembelihan Dam ke Tanah Air (2026).
