Retaknya Konsensus Barat
Selama bertahun-tahun, Barat berdiri di belakang Israel dengan dalih keamanan, demokrasi, dan aliansi strategis. Namun keputusan Inggris, Kanada, dan Australia jelas menunjukkan ada retakan serius dalam konsensus itu. Ketiga negara bukan hanya sekadar mitra dagang Israel, tetapi juga bagian dari lingkaran inti geopolitik Amerika Serikat.
Ketika Inggris dan Kanada—dua negara anggota G7—berani mengakui Palestina, pesan yang dikirimkan ke Tel Aviv amat jelas: dunia sudah muak dengan narasi keamanan Israel yang dijadikan pembenaran atas genosida di Gaza. Realitas pembantaian massal, penghancuran kota, kelaparan yang disengaja, serta penindasan yang sistematis tidak bisa lagi disapu di bawah karpet diplomasi.
Reaksi murka Israel, yang segera memunculkan seruan aneksasi penuh Tepi Barat oleh dua menteri sayap kanan, justru menguatkan argumen bahwa negara ini semakin kehilangan kendali moral. Alih-alih menahan diri, mereka memilih memperlihatkan wajah kolonialisme paling telanjang.
Kemenangan Moral Palestina
Bagi rakyat Palestina, pengakuan ini memang belum menghadirkan roti di meja, belum menghentikan serangan udara, belum mengembalikan rumah yang rata dengan tanah. Tetapi ia adalah kemenangan moral yang tak ternilai. Dunia akhirnya mendengar suara mereka setelah hampir dua tahun Gaza digempur tanpa henti.
Bagi rakyat yang telah kehilangan segalanya, moralitas dan pengakuan keberadaan adalah sumber energi untuk bertahan. Ketika Salwa Mansour, seorang perempuan Gaza berusia 35 tahun, menyebutnya sebagai “cahaya harapan”, itu bukan retorika kosong. Itu adalah bahasa seorang penyintas yang masih berusaha hidup di tengah reruntuhan.
Namun, harapan ini juga dibayang-bayangi skeptisisme. Warga di Ramallah mengingatkan bahwa pengakuan semata tidak otomatis mengubah realitas. Palestina telah berkali-kali mendapatkan pengakuan simbolik dari negara-negara Dunia Ketiga, bahkan dari PBB. Tetapi setiap hari, serangan pemukim Israel tetap meningkat, pembunuhan berlangsung, penangkapan sewenang-wenang terjadi, pos pemeriksaan militer menyumbat setiap jalan. Pengakuan diplomatik seringkali berhenti di meja rapat, sementara di lapangan, rakyat Palestina tetap tercekik.
Israel dan Politik Ketakutan
Mengapa Israel begitu panik dengan pengakuan ini? Karena pengakuan berarti legitimasi Palestina sebagai entitas politik yang sah. Israel selalu berusaha mempertahankan narasi bahwa Palestina hanyalah masalah keamanan, bukan bangsa dengan hak berdaulat.
Dengan menolak eksistensi Palestina, Israel berusaha mengontrol percakapan global: seakan perang hanyalah “konflik melawan terorisme”. Begitu Palestina diakui, narasi itu runtuh. Dunia akan melihat jelas: ini bukan sekadar masalah keamanan, melainkan penjajahan terang-terangan.
Sikap keras warga Israel yang menyebut Gaza “tidak pantas menjadi negara” memperlihatkan pola pikir kolonial klasik: sang penjajah menentukan siapa yang layak merdeka dan siapa yang tidak. Dalih “terorisme” hanyalah topeng untuk menutupi politik etno-nasionalisme yang meyakini tanah ini hanya diperuntukkan bagi satu bangsa.
Barat dan Hipokrisi yang Terbongkar
Keputusan Inggris, Kanada, dan Australia juga membuka bab lain: hipokrisi Barat. Selama ini, mereka rajin berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan. Tetapi ketika menyangkut Palestina, mereka lebih memilih diam, atau lebih buruk: membekali Israel dengan senjata dan dana untuk membunuh rakyat sipil.
Kini, tekanan publik di negara-negara tersebut memaksa para pemimpinnya mengambil langkah berbeda. Gambar-gambar mayat anak-anak Gaza, kelaparan yang disengaja, dan penghancuran sistematis terhadap kehidupan warga sipil menjadi tontonan global yang tidak bisa lagi ditutupi propaganda Israel.
Pengakuan ini bukan sekadar keputusan politik. Ia adalah hasil dari gelombang opini publik yang makin tidak bisa diabaikan. Demonstrasi jutaan orang di jalanan London, Toronto, dan Sydney memberi pesan tegas: rakyat tidak lagi rela pajak mereka dipakai untuk membiayai mesin perang Israel.
Tantangan ke Depan
Tetapi, mari tidak naif. Pengakuan ini hanya langkah awal. Palestina masih membutuhkan strategi politik yang jelas agar momentum ini tidak menguap. PBB mungkin akan kembali menjadi arena penting, tetapi di lapangan, yang menentukan tetaplah kekuatan rakyat dan konsolidasi politik internal.
Kerapuhan politik di Ramallah, perpecahan antara Hamas dan Fatah, serta dominasi Israel di setiap aspek kehidupan membuat perjuangan menuju negara berdaulat masih panjang. Tanpa rekonsiliasi internal, pengakuan internasional bisa berhenti pada simbolisme belaka.
Di sisi lain, Israel kemungkinan besar akan menggencarkan agresinya sebagai bentuk “hukuman” atas pengakuan ini. Pernyataan dua menteri sayap kanan untuk menganeksasi Tepi Barat adalah pertanda buruk: alih-alih berhenti, pendudukan justru bisa semakin brutal.
Dunia Harus Memutuskan
Kini bola ada di tangan komunitas internasional. Apakah pengakuan ini akan menjadi awal dari tekanan nyata terhadap Israel—sanksi ekonomi, embargo senjata, boikot diplomatik—atau hanya catatan simbolis dalam buku sejarah?
Jika dunia benar-benar serius, maka pengakuan ini harus disertai langkah konkret: menghentikan pasokan senjata ke Israel, memberikan perlindungan internasional bagi warga Palestina, dan mendorong Mahkamah Pidana Internasional mempercepat proses kejahatan perang. Tanpa itu, Israel hanya akan menertawakan keputusan ini sebagai sekadar formalitas.
Penutup: Palestina Tidak Bisa Lagi Dibungkam
Sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan yang menewaskan 1.219 orang di Israel, dunia dipaksa melihat kekejaman balasan yang dilakukan Israel. Lebih dari 65 ribu jiwa di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak, meregang nyawa akibat bombardir tanpa henti. Angka itu bukan statistik; itu adalah wajah kemanusiaan yang direnggut.
Maka, pengakuan dari Inggris, Kanada, dan Australia bukan hanya diplomasi. Ia adalah penegasan bahwa Palestina tidak bisa lagi dibungkam. Meski Israel murka, sejarah telah mencatat: dunia mulai mendengar suara rakyat yang selama puluhan tahun dikubur di balik propaganda “keamanan”.
Dan begitu sebuah bangsa mendapat pengakuan moral, perjalanan menuju pengakuan politik penuh hanyalah masalah waktu.
