Maka tak heran, dukungan Eropa terhadap Palestina selalu tampil dalam wajah ganda: suara rakyat yang lantang dan penuh empati, berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang hati-hati, kompromistis, bahkan kontradiktif.
Lalu bagaimana sesungguhnya besarnya dukungan Eropa terhadap Palestina? Apa yang mendorongnya, dan ke mana arah dukungan itu di masa depan?
Opini Publik yang Menguat: Dari Jalanan ke Parlemen
Mari kita mulai dari fakta lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, survei demi survei menunjukkan bahwa opini publik Eropa semakin condong pada Palestina. Di Inggris, misalnya, lebih dari 60% responden mendukung pengakuan negara Palestina. Di Spanyol dan Irlandia, angka dukungan publik bahkan lebih tinggi, mencapai hampir 70%. Di Prancis dan Swedia, simpati publik juga mayoritas berpihak pada rakyat Palestina.
Fenomena ini tidak berhenti di ruang survei. Ia menjelma menjadi demonstrasi raksasa di London, Paris, Madrid, Berlin, hingga Stockholm. Ribuan orang turun ke jalan, membawa spanduk, meneriakkan slogan, bahkan memaksa media arus utama menaruh sorotan lebih besar pada penderitaan di Gaza.
Yang menarik, mayoritas demonstran adalah anak muda. Generasi yang tumbuh dengan narasi globalisasi, terbiasa mengakses informasi lintas batas melalui media sosial, dan tidak mudah menerima propaganda hitam-putih dari pemerintah. Bagi generasi ini, Palestina bukan sekadar konflik agama, melainkan isu kemanusiaan universal: hak atas tanah, hak untuk hidup, hak untuk tidak dibom di rumah sendiri.
Inilah fondasi perubahan besar: opini publik Eropa yang semakin berpihak, terutama di kalangan pemilih muda, akan memaksa politisi Eropa menyesuaikan langkah mereka, cepat atau lambat.
Luka Sejarah yang Membentuk Sikap Negara
Meski publik bergerak ke satu arah, pemerintah tiap negara tetap menunjukkan warna berbeda. Mengapa? Jawabannya terletak pada sejarah dan identitas politik masing-masing.
Inggris membawa beban Mandat Palestina dan Deklarasi Balfour 1917. Ironisnya, Inggris yang dulu membuka jalan lahirnya Israel kini menghadapi tekanan moral dari rakyatnya untuk menebus kesalahan sejarah itu. Namun, hubungan intelijen dan militer dengan Israel, serta loyalitas transatlantik pada AS, membuat pemerintah Inggris selalu berhati-hati.
Prancis berperan sebagai “mediator global.” Ia ingin menampilkan wajah moralitas, tetapi juga punya komunitas Yahudi besar dan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Pemerintah Prancis terjebak di tengah dua komunitas domestik yang sama-sama vokal. Hasilnya adalah kebijakan serba kompromi: keras dalam retorika, lunak dalam tindakan.
Irlandia adalah kasus paling menonjol. Sebagai bangsa yang pernah dijajah Inggris, rakyat Irlandia merasakan penderitaan kolonialisme. Solidaritas dengan Palestina bukan sekadar isu luar negeri, melainkan bagian dari identitas politik nasional. Tak heran jika Dublin berani mendorong pengakuan resmi Palestina, bahkan ketika banyak negara Eropa lain masih ragu.
Jerman berdiri di sisi yang berbeda. Beban sejarah Holocaust membuat pemerintah Jerman merasa punya kewajiban moral menjaga Israel. Karena itu, Berlin sering menolak langkah yang bisa dianggap melemahkan Tel Aviv. Namun, generasi muda Jerman semakin kritis: bagi mereka, Holocaust tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan penindasan baru.
Spanyol punya tradisi politik kiri yang kuat, lahir dari sejarah melawan kediktatoran Franco. Dukungan pada Palestina tumbuh subur di kalangan progresif dan aktivis. Tak heran, pemerintah Spanyol lebih berani bersuara lantang, terutama ketika tekanan publik semakin besar.
Swedia, dengan tradisi sosial-demokratnya, sudah lama mengambil posisi progresif. Pada 2014, Stockholm menjadi negara Barat pertama yang secara resmi mengakui Palestina. Langkah ini mencerminkan keberanian politik luar negeri Swedia, meski kadang mengundang kritik dari sekutu Baratnya.
Dari sini jelas: dukungan Eropa tidak seragam. Ia terbentuk oleh luka sejarah, konfigurasi politik domestik, serta kalkulasi geopolitik masing-masing negara.
Politik Realitas: Mengapa Pemerintah Masih Tertahan?
Meski opini publik semakin pro-Palestina, mengapa pemerintah Eropa tidak langsung mengikuti arus itu? Jawabannya ada pada politik realitas.
Pertama, ada faktor hubungan transatlantik. Eropa sulit sepenuhnya lepas dari Amerika Serikat. Selama Washington masih berpihak pada Israel, mayoritas negara Eropa akan berhati-hati agar tidak terlihat menantang aliansi strategis mereka.
Kedua, ada faktor ekonomi dan teknologi. Israel bukan sekadar negara kecil di Timur Tengah. Ia adalah pemain utama dalam industri pertahanan, teknologi cyber, hingga inovasi digital. Banyak negara Eropa punya kepentingan menjaga akses pada teknologi Israel.
Ketiga, ada faktor stabilitas domestik. Di negara-negara dengan komunitas Yahudi besar, pemerintah enggan mengambil sikap yang bisa memicu ketegangan sosial di dalam negeri. Di sisi lain, komunitas Muslim yang besar juga terus menekan pemerintah agar tidak bersikap pasif. Inilah dilema politik domestik yang membuat kebijakan luar negeri Eropa sering terlihat ambigu.
Masa Depan Dukungan: Menuju Efek Domino?
Meski penuh pertimbangan, arah sejarah tampaknya jelas: dukungan Eropa terhadap Palestina akan semakin kuat, meski bertahap.
1. Generasi Muda sebagai Penentu
Dalam 10–15 tahun ke depan, generasi muda Eropa akan menjadi mayoritas pemilih. Mereka lebih vokal, lebih kritis, dan lebih solidaritas terhadap Palestina dibanding generasi sebelumnya. Tekanan ini tidak bisa diabaikan oleh politisi yang haus suara.
2. Partai Progresif dan Koalisi Politik
Partai-partai kiri, hijau, dan progresif di Eropa telah lama mendukung Palestina. Ketika partai-partai ini masuk ke pemerintahan atau menjadi mitra koalisi, isu Palestina akan semakin kuat di meja kebijakan.
3. Efek Domino Pengakuan Negara
Swedia sudah memulai. Irlandia hampir pasti menyusul. Spanyol tengah berproses. Jika tiga atau empat negara besar Eropa secara resmi mengakui Palestina, akan muncul efek domino yang mendorong negara lain mengikuti. Dalam 10 tahun, bukan mustahil separuh anggota Uni Eropa mengakui Palestina.
4. Geopolitik Global
Eropa juga harus menjaga citra di mata dunia. Jika mereka terus mendukung Israel tanpa syarat, simpati dunia Islam bisa beralih ke Rusia atau China. Untuk mencegah kehilangan pengaruh, Eropa akan terdorong mengambil langkah simbolis: pengakuan Palestina, dukungan di PBB, atau pembekuan fasilitas dagang bagi Israel.
Penutup: Bukan Soal Jika, Tapi Kapan
Pertanyaan besar bukan lagi apakah Eropa akan mendukung Palestina secara penuh, melainkan kapan. Gelombang opini publik, luka sejarah, dan pertimbangan geopolitik semuanya mendorong ke arah yang sama: Palestina akan semakin mendapat pengakuan diplomatik di Eropa.
Memang, politik realitas membuat langkah itu tidak instan. Akan ada tarik-ulur, ada kompromi, ada jeda panjang antara suara rakyat dan keputusan negara. Tetapi sejarah menunjukkan, ketika opini publik sudah matang, pemerintah tidak bisa lagi menutup telinga.
Eropa pada akhirnya akan sampai pada titik itu. Dan ketika ia tiba, pengakuan luas atas Palestina sebagai negara berdaulat bukan hanya kemenangan diplomatik, tetapi juga pengakuan bahwa moralitas dan keadilan masih punya tempat dalam politik global.
