Fikroh.com - Pemerintah Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) merencanakan anggaran fantastis sebesar Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar Rp 438 triliun per tahun. Program ini ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak sekolah hingga masyarakat rentan. Tujuannya jelas: meningkatkan gizi, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung produktivitas generasi muda.
Namun, pertanyaan penting muncul: bagaimana jika dana sebesar itu dialihkan, bukan untuk makan gratis, melainkan untuk mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi? Akankah hasilnya lebih berdampak pada pembangunan jangka panjang bangsa?
Anggaran MBG yang mencapai Rp 438 triliun per tahun setara dengan:
Besarnya angka ini memunculkan dilema: apakah benar memberi makan gratis setiap hari merupakan cara terbaik memanfaatkan dana sebesar itu, atau ada opsi lain yang lebih berjangka panjang, seperti pendidikan gratis total?
Sistem pendidikan Indonesia saat ini memang sudah relatif murah di tingkat SD–SMA berkat kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun, masih ada biaya lain seperti seragam, buku, transportasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang kerap membebani orang tua.
Di tingkat perguruan tinggi, biaya semakin berat. Rata-rata mahasiswa di PTN membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) antara Rp 500 ribu hingga Rp 12 juta per semester. Ditambah biaya hidup, total kebutuhan bisa mencapai Rp 30–35 juta per tahun per mahasiswa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan:
Mari kita lakukan hitungan kasar. Jika anggaran Rp 438 triliun dialokasikan untuk pendidikan:
Artinya, dengan dana MBG Rp 438 triliun, Indonesia hampir bisa membiayai seluruh pendidikan gratis nasional dari SD hingga kuliah, dengan kekurangan sekitar Rp 166 triliun. Kekurangan ini bisa ditutupi dari alokasi anggaran pendidikan nasional (Rp 665 triliun) yang sudah ada.
Dengan kata lain, jika mau, Indonesia bisa benar-benar mewujudkan pendidikan gratis total dan berkualitas.
MBG (Makan Bergizi Gratis):
Pendidikan Gratis:
Perbedaan paling mencolok ada pada orientasi. MBG menyasar kesehatan fisik, sedangkan pendidikan gratis menyasar kesehatan intelektual dan mobilitas sosial.
MBG pada jangka panjang dapat menurunkan angka gizi buruk, melahirkan generasi yang lebih sehat, dan menekan biaya kesehatan negara. Namun, tanpa perbaikan sistem pendidikan, generasi sehat saja tidak menjamin kemajuan.
Pendidikan Gratis pada jangka panjang dapat menghasilkan:
Banyak negara maju menempatkan pendidikan gratis sebagai prioritas, bukan makan gratis. Misalnya:
Indonesia sebenarnya bisa mengambil jalan tengah: tetap menjaga program gizi, tetapi menurunkan skala MBG, lalu mengalihkan sebagian besar anggaran untuk pendidikan gratis.
Mengapa MBG dipilih? Jawaban jujurnya mungkin ada pada faktor politik. Program makan gratis lebih populis, cepat terasa, dan langsung bisa dipamerkan hasilnya. Sedangkan pendidikan gratis butuh waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan dampak nyata.
Namun, dari perspektif pembangunan bangsa, investasi pendidikan selalu lebih strategis. Sebuah bangsa tidak bisa hanya kenyang, tapi perlu cerdas, inovatif, dan mandiri.
Kesimpulan
Jika Rp 438 triliun anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis:
Pertanyaannya kini bukan lagi soal mampu atau tidak, melainkan berani atau tidak pemerintah menggeser prioritas dari program populis jangka pendek ke arah pembangunan SDM jangka panjang.
Namun, pertanyaan penting muncul: bagaimana jika dana sebesar itu dialihkan, bukan untuk makan gratis, melainkan untuk mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi? Akankah hasilnya lebih berdampak pada pembangunan jangka panjang bangsa?
Skala Anggaran MBG
Anggaran MBG yang mencapai Rp 438 triliun per tahun setara dengan:
- Hampir seperempat APBN 2025 yang mencapai Rp 3.800 triliun.
- Lebih besar dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 146 triliun), bahkan hampir mendekati total anggaran pendidikan nasional (Rp 665 triliun).
- Jika dikonversikan, dana tersebut bisa membangun sekitar 438.000 sekolah baru dengan biaya Rp 1 miliar per sekolah.
Besarnya angka ini memunculkan dilema: apakah benar memberi makan gratis setiap hari merupakan cara terbaik memanfaatkan dana sebesar itu, atau ada opsi lain yang lebih berjangka panjang, seperti pendidikan gratis total?
Potret Biaya Pendidikan di Indonesia
Sistem pendidikan Indonesia saat ini memang sudah relatif murah di tingkat SD–SMA berkat kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun, masih ada biaya lain seperti seragam, buku, transportasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang kerap membebani orang tua.
Di tingkat perguruan tinggi, biaya semakin berat. Rata-rata mahasiswa di PTN membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) antara Rp 500 ribu hingga Rp 12 juta per semester. Ditambah biaya hidup, total kebutuhan bisa mencapai Rp 30–35 juta per tahun per mahasiswa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan:
- Jumlah siswa SD–SMA: ± 54 juta orang.
- Jumlah mahasiswa: ± 8 juta orang.
- Total peserta didik nasional: ± 62 juta orang.
Simulasi Anggaran Jika Dialihkan ke Pendidikan
Mari kita lakukan hitungan kasar. Jika anggaran Rp 438 triliun dialokasikan untuk pendidikan:
- Biaya SD–SMA (54 juta siswa × Rp 6 juta/tahun) = Rp 324 triliun.
- Biaya mahasiswa (8 juta × Rp 35 juta/tahun) = Rp 280 triliun.
Artinya, dengan dana MBG Rp 438 triliun, Indonesia hampir bisa membiayai seluruh pendidikan gratis nasional dari SD hingga kuliah, dengan kekurangan sekitar Rp 166 triliun. Kekurangan ini bisa ditutupi dari alokasi anggaran pendidikan nasional (Rp 665 triliun) yang sudah ada.
Dengan kata lain, jika mau, Indonesia bisa benar-benar mewujudkan pendidikan gratis total dan berkualitas.
Dampak Jangka Pendek: MBG vs Pendidikan Gratis
MBG (Makan Bergizi Gratis):
- Dampak cepat: anak-anak mendapat asupan gizi setiap hari.
- Mengurangi stunting, meningkatkan konsentrasi belajar.
- Mendorong konsumsi pangan lokal.
Pendidikan Gratis:
- Dampak cepat: mengurangi angka putus sekolah akibat biaya.
- Membuka akses kuliah bagi keluarga miskin.
- Meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
Perbedaan paling mencolok ada pada orientasi. MBG menyasar kesehatan fisik, sedangkan pendidikan gratis menyasar kesehatan intelektual dan mobilitas sosial.
Dampak Jangka Panjang
MBG pada jangka panjang dapat menurunkan angka gizi buruk, melahirkan generasi yang lebih sehat, dan menekan biaya kesehatan negara. Namun, tanpa perbaikan sistem pendidikan, generasi sehat saja tidak menjamin kemajuan.
Pendidikan Gratis pada jangka panjang dapat menghasilkan:
- SDM berkualitas tinggi, siap bersaing global.
- Peningkatan produktivitas nasional.
- Penurunan kesenjangan sosial karena akses pendidikan merata.
- Penciptaan inovasi dan teknologi baru yang menopang kemandirian bangsa.
Perbandingan Internasional
Banyak negara maju menempatkan pendidikan gratis sebagai prioritas, bukan makan gratis. Misalnya:
- Finlandia → pendidikan gratis penuh dari SD hingga universitas, termasuk buku dan makan siang sekolah.
- Jerman → pendidikan tinggi gratis bahkan untuk mahasiswa asing.
- Korea Selatan → mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan tinggi sebagai motor ekonomi.
Indonesia sebenarnya bisa mengambil jalan tengah: tetap menjaga program gizi, tetapi menurunkan skala MBG, lalu mengalihkan sebagian besar anggaran untuk pendidikan gratis.
Realitas Politik Anggaran
Mengapa MBG dipilih? Jawaban jujurnya mungkin ada pada faktor politik. Program makan gratis lebih populis, cepat terasa, dan langsung bisa dipamerkan hasilnya. Sedangkan pendidikan gratis butuh waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan dampak nyata.
Namun, dari perspektif pembangunan bangsa, investasi pendidikan selalu lebih strategis. Sebuah bangsa tidak bisa hanya kenyang, tapi perlu cerdas, inovatif, dan mandiri.
Kesimpulan
Jika Rp 438 triliun anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis:
- Indonesia bisa mewujudkan sekolah gratis total SD–SMA.
- Dengan tambahan Rp 166 triliun (yang bisa diambil dari APBN pendidikan), seluruh mahasiswa pun bisa kuliah gratis dengan biaya hidup terjamin.
- Dampak jangka panjangnya jauh lebih revolusioner dibandingkan sekadar memberi makan gratis.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal mampu atau tidak, melainkan berani atau tidak pemerintah menggeser prioritas dari program populis jangka pendek ke arah pembangunan SDM jangka panjang.
