Doktrin Khilafah dalam Sejarah: Apa yang Perlu Berubah?

Fikroh.com - Dalam perspektif sejarah,  Khilafah adalah simbol agama dan politik. Eksistensinya menjadi jantung legitimasi kekuasaan para sultan, amir dan raja di seluruh dunia Islam.

Di sepanjang sejarahnya, pelbagai raja, amir, sultan dan dinasti saling  berebut legitimasi. Pergulatan yang telah dimulai sejak Dinasti Umayyah, Abbasiyyah, Fatimiyyah, Mamluk hingga Ustmani.

Pada abad 10, ada tiga kekuasaan umat yang mengklaim sebagai representasi khilafah yang sah. Abbasiyyah di Baghdad, Fatimiyyah di Kairo dan Umayyah di Cordoba. 

Secara keagamaan, Khalifah memiliki hak istimewa: Pertama, mendapatkan ketaatan, mendeklarasikan jihad dan melakukan mobilisasi umat di seluruh dunia,  dan Kedua, nama-nama mereka juga secara khusus disebut dalam khutbah-khutbah jumat di masjid-masjid di seluruh dunia.

Secara politik, khalifah menjadi pelindung tempat suci (Makkah, Madinah dan Al Aqsha) dan berkewajiban melindungi kehormatan umat Islam di seluruh dunia.

Eksistensi dan legitimasi Khalifah telah menjadi magnet politik dan keagamaan umat, namun juga sumber konflik di sepanjang 14 abad. Yang menarik, umat memiliki kemampuan resolutifnya.  Pertama, siapapun yang berkuasa, umat memiliki reservasi pengakuan atas kekuasaan mereka (baik Sunni, Mu’tazilah dan Syiah) dan kedua,  tidak membiarkan ruang kosong kepemimpinan (khalifah) sekalipun sekedar simbol. 

Ketika ibukota Khilafah Abbasiyyah di Baghdad jatuh ke tangan Mongol dan khalifah Musta’sim dibunuh Hulagu (1250), posisi khilafah bergeser ke Al Mustansir dari dinasti Al Hafsid di Tunis (1260-1261) dan kemudian berpindah ke Kairo setelah kemenangan Sultan Baybar dalam Perang Ayn Jalut (1261). Khilafah Abbasiyah bertahan di Kairo di bawah perlindungan Mamluk hingga kemudian ditundukkan Utsmani (1515). Sejak itu, kepemimpinan dunia Islam bergeser dari Abbasiyah di Kairo ke Ustmani di Istanbul. Turki memboyong khalifah terakhir Abbasiyah ke Istanbul dan secara simbolik menyerahkan kepemimpinan dunia Islam kepada Sultan Salim (1517).

Legitimasi khilafah membawa konsekuensi bahwa kepemimpinan mereka secara moral bertanggung jawab untuk menjaga integritas wilayah Islam dan kehormatan umat Islam di mana saja. Pelbagai ekspedisi militer dikirim untuk kepentingan tersebut.

Hajjaj mewakili Khalifah Umayyah di Damaskus mengirimkan dua kali ekspedisi militer untuk membebaskan kapal Muslim yang disandera oleh raja Sind (Pakistan). Khalifah Musta’sim Billah dari Dinasti Abbasiyah mengerahkan pasukan untuk membebaskan seorang wanita di wilayah Byzantium. Mamluk di tengah kesulitan keuangan mengirimkan armada angkatan laut di Yaman ke samudera Hindia setelah mendapatkan permintaan bantuan dari penduduk Afrika Utara dan Sultan Gujarat di India.  Selanjutnya, Ustmani mengusir Spanyol dan Portugis di Afrika untuk setelah mendapatkan permintaan bantuan dari Sultan Oman dan beberapa pangeran dari Dinasti Saadi di Afrika Utara.

Namun posisi kepemimpinan puncak di dunia Islam juga menjadi sumber konflik. Abbasiyyah di Baghdad, Umayyah di Cordoba dan Fatimiyyah di Kairo saling berperang satu sama lain dan jika dibutuhkan, bersekutu dengan pasukan Salib untuk memenangkan klaimnya.  Mereka menganggap eksistensi Eropa sebagai musuh terjauh untuk menghadapi musuh terdekatnya (sesama Muslim).

Hampir tidak  ada pergeseran doktrin khilafah selama 14 abad. Umat perlu merevitalisasi  konsep khilafah tidak dalam lembaga politik yang rigid, namun lebih kepada prinsip dan nilainya yang lebih substansial. 

Substansi khilafah ada dalam: pertama, kepemimpinan yang demokratis (persetujuan umat), kedua, kepemimpinan yang adil (Syariah) dan  ketiga, hadirnya elemen solidaritas dan kepedulian kepada kemanusiaan (ukhuwwah). 

Dalam konstruksi ini, substansi khilafah lebih menyejukkan dan secara teori bisa hadir dalam konstruksi nation state (negara bangsa), termasuk di negeri kita tercinta. Mengapa tidak.

Oleh: Ahmad Dzakirin

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama