Fikroh.com - Dalam hal apa kafa'ah diukur? Menurut kajian fiqh ada beberapa faktor yang dijadikan ukuran dalam masalah kafa'ah pernikahan, yaitu:

a. Dalam hal nasab (keturunan)

Pendapat para ulama tentang kafa`ah dalam hal nasab

Di sini kita hanya akan mempertimbangkan perbedaan pendapat antara ulama yang mengatakan bahwa kafa`ah adalah syarat keberlangsungan dengan yang tidak menganggapnya sebagai syarat apapun. Sedangkan yang menganggap kafa`ah dalam hal nasab sebagai syarat sah sudah kita nyatakan kelemahannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

1. Madzhab pertama, nasab adalah syarat luzum (syarat keberlangsungan)

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari tiga madzhab yaitu Hanafi, Syafi’i dan Hanbali. Konsekuensinya adalah kalau misalkan seorang wanita menikah dengan wali saudaranya dengan orang yang dianggap berketurunan rendah (antara Arab dengan non Arab) lalu ada salah satu saudaranya yang lain dengan kedudukan sama kuat dalam hal perwalian menentang, maka dia berhak membatalkan pernikahan itu. Atau si wanitanya mau tapi wali tidak mau, maka si wanita tidak berhak mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menikahkannya.

b. Merdeka dan bukan budak

Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi’i serta pendapat yang dipegang dalam madzhab Hanbali bahwa kemerdekaan menjadi parameter kafa`ah. Menurut mereka lelaki yang masih berstatus budak tidak sekufu` dengan wanita merdeka, sehingga kafa`ah dalam masalah perbudakan ini menjadi syarat luzum dalam pernikahan. Artinya, kalau si wanita rela bersuamikan seorang budak maka itu tidak masalah baginya, tapi kalau tidak maka walinya tidak boleh menikahkannya dengan pria itu.[17]

Dalil yang biasa dipakai dalam penentuan kemerdekaan sebagai parameter kafa`ah adalah hadits Barirah yang terkenal. Hadits Barirah ini terdapat dalam Shahih dan sunan, antara lain dalam Shahih Al-Bukhari, Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang berkata,

”Suami Barirah adalah seorang budak bernama Mughits. Aku pernah melihatnya berkeliling di belakang Barirah sambil menangis, bahkan air mata membasahi jenggotnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata kepada Abbas, ”Wahai Abbas, tidakkah kau heran betapa cintanya Mughits kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada Mughits?” Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Barirah, ”Maukah kau rujuk kembali kepadanya (Mughits)?” Barirah bertanya dulu kepada beliau, ”Wahai Rasulullah, apakah ini perintah?” Beliau menjawab, ”Bukan, aku hanya berusaha menolongnya.” Barirah menjawab, ”Kalau begitu, aku tidak lagi punya hajat terhadapnya.” (Shahih Al-Bukhari no. 5283 kitab Nikah bab: ”Syafaat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk suami Barirah”).

Jelas di sini status budak Mughits membuatnya tak selevel dengan Barirah, meski mereka adalah suami istri ketika sama-sama berstatus budak tapi ketika Barirah sudah dimerdekakan oleh Aisyah maka dia punya hak apakah masih tetap rela menjadi istri Mughits yang masih sebagai budak atau memilih jalan hidupnya sendiri. Maklum, mempunyai suami sebagai budak tidaklah mudah. Budak dimiliki oleh tuannya, sehingga wajar bila Islam memberikan pilihan bagi wanita untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan karena itu. Status budak itulah yang menyebabkan Barirah punya hak untuk memilih, dan bila Mughits bukan budak maka Rasulullah tidak akan memberikan pilihan kepada Barirah untuk lepas dari Mughits sebagaimana diterangkan oleh Aisyah ra,

”Suami Barirah adalah seorang budak, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun memberinya pilihan (apakah tetap rela menjadi istrinya atau berpisah –penerj), dan dia memilih dirinya (berpisah). Kalau saja suaminya bukan budak tentu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memberinya pilihan.”[18]

Jadi, jelaslah dalil bahwa kemerdekaan merupakan salah satu parameter yang shahih dalam kafa`ah sebagai sebuah syarat luzum. Wallahu a’lam.

c. Pekerjaan.

Para ulama fikih sejak dulu mempersoalkan pekerjaan sang pria sebagai salah satu parameter kafaah dalam pernikahan. Banyak perincian yang dibuat dalam hal ini yang intinya jenis pekerjaan tertentu dianggap tidak sepadan dengan wanita yang orang tuanya bekerja di bidang tertentu pula. Sehingga bila yang melamar anak gadis seseorang berasal dari jenis pekerjaan yang dianggap rendahan maka para wali punya hak menolak dan tidak dianggap ’adhil oleh hakim.

Fenomena itu bisa diterjemahkan pada masa kini dengan menyatakan bahwa memang pekerjaan kadang dianggap sebagai salah satu hal yang menjadi pertimbangan pernikahan. Akan tetapi di masa sekarang biasanya yang dilihat bukan sisi pekerjaannya melainkan dari hasil dari pekerjaan itu sendiri. Di masa materialistis seperti ini orang lebih melihat akan hasil sehingga mungkin ini lebih tepat dimasukkan pada parameter kekayaan.

Apapun itu, menjadikan pekerjaan sebagai salah satu parameter kafa`ah tidak punya landasan yang kuat. Apalagi hadits yang menyinggung pekerjaan sebagai parameter kafa`ah sudah dinyatakan lemah yaitu hadits Ibnu Umar yang sudah dijelaskan derajatnya di atas dimana di sana ada penyebutan tukang tenun dan tukang bekam sebagai profesi rendahan sehingga tidak sekufu` dengan para wanita. Akan tetapi hadits tersebut tidak sah sebagaimana pendapat Abu Hatim dan Ibnu Abdil Barr. Lagi pula terbantahkan dengan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam golongan putih menikahkan puteri mereka dengan Abu Hind yang merupakan tukang bekam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segi pekerjaan tidaklah terpakai dalam parameter dari segi prestisenya di mata masyarakat. Apakah pekerjaan itu dianggap rendahan seperti pemulung, tukang sedot wc dan lain-lain. Semua itu tidak menjadi ukuran. Akan tetapi yang jadi ukuran adalah pandangan syariat dari pekerjaan tersebut. Bila sebuah pekerjaan dinyatakan negatif dalam pandangan agama berarti orang tua berhak melarang anak gadisnya menikah dengan pria yang punya pekerjaan tersebut.

Contohnya adalah pekerjaan sebagai pemusik, penyanyi dangdut atau pop, rok dan lagu-lagu jahiliah lainnya, pegawai bank yang sehari-hari berkutat dengan riba. Semua itu adalah jenis pekerjaan yang mentereng di mata manusia tapi rendah di mata agama. Agama jelas mengharamkan jenis-jenis lagu dan musik yang menampakkan para wanita membuka aurat, berjoget menyerupai orang-orang fasik dengan lirik-lirik lagu cinta. Agama ini juga melaknat mereka yang terlibat aktif dalam transaksi riba, baik yang menjadi peminjan dengan bunga (debitur) maupun yang meminjam (kreditur), yang mencatat dan juga para saksinya. Jabir ra berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

”Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang membayarkan riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Beliau bersabda, ”Mereka semua sama.” (HR. Muslim dari Jabir, Juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`iy dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas’ud ra.).

Jadi, ketika ada orang tua yang tidak setuju anaknya menikah dengan mereka yang bekerja di sektor tersebut maka ketidaksetujuannya itu sesuai dengan syariat sehingga dalam hukum Islam orang tua atau wali seperti itu tidak dikategorikan wali ’adhil atau wali yang menghalangi wanita dalam perwaliannya menikah tanpa alasan kuat. Bahkan, bila anak wanitanya atau siapa saja yang berada di bawah perwaliannya membantah berarti dia termasuk durhaka kepada Allah dan orang tua sekaligus. Hukumnya sama dengan orang tua yang melarang anaknya menikah dengan orang fasik dan ini akan jelas dibahas pada point kafa`ah dari segi agama dan akhlak.

d. Agama dan Akhlak.

Satu-satunya point yang disepakati dalam hal kafa`ah adalah dari sisi agama dan akhlak, dimana seorang wanita muslimah tidak sah menikah dengan pria non muslim dan ini sudah dibahas di pernikahan beda agama.[19] Selain itu, pertimbangan sikap keagamaan dan akhlak menjadi salah satu faktor wajib bagi sang wanita maupun walinya untuk menerima atau menolak pria yang melamar.

Sedangkan menurut jumhur ulama, kafa`ah dalam agama tidak terbatas hanya pada asal agama orang itu saja tapi juga sikap beragamanya. Maksudnya tidak cukup bahwa si calon suami ini beragama Islam, tapi juga harus sebagai orang yang melaksanakan ajaran agama itu sendiri, atau setidaknya bukan orang yang kentara sebagai penentang agama, baik dari sisi perbuatan, perkataan maupun keyakinan.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, “Apabila seorang wanita yang merupakan anak orang shaleh menikahkan dirinya dengan lelaki fasik[20] maka para walinya hak untuk menolak. Sebab, membanggakan diri dengan keagamaan lebih pantas dilakukan daripada membanggakan diri dengan keturunan, kemerdekaan dan harta. Kehinaan lantaran kefasikan merupakan tingkat kehinaan yang paling parah.”

Tapi Muhammad bin Hasan mengatakan, ”Kafa`ah dari sikap beragama tidak dianggap (sebagai parameter), karena itu merupakan perkara akhirat sedangkan kafa`ah merupakan perkara duniawi, kecuali kalau kefasikan itu merupakan perkara yang keji yang menjadi bahan olokan dan tertawaan.”

Ada pula pendapat dari Abu Yusuf bahwa orang fasik yang melakukan kefasikannya terang-terangan maka dia tidak sekufu` (dengan wanita shalehah) tapi kalau tidak melakukannya terang-terangan maka dia tetap sekufu`.

Sedangkan kalangan madzhab Malik mengatakan, “Yang dimaksud dengan kafa`ah dalam agama adalah keislaman sang pria disertai sikapnya yang terhindar dari kefasikan. Tapi tidak disyaratkan bahwa kebaikan mereka harus setara. Kalau saja seorang pria tidak punya kesetaraan dalam agama dan dia fasik berarti dia bukan sekufu`.”

Ulama madzhab Syafi’iyyah mengatakan bahwa standar kufu` dalam agama adalah kebaikan akhlak serta terhindarnya dia dari hal-hal yang haram. Orang fasik tidak sekufu` dengan wanita ‘afifah. Sedangkan yang tidak fasik –baik dia adil maupun tidak diketahui adil tidaknya- maka tetap sekufu`. Ketenaran akan baiknya seseorang juga bukan parameter kafa`ah dalam agama. Seorang pria yang tidak terkenal kebaikannya tetap sekufu` dengan wanita yang terkenal kebaikannya. Sebaliknya laki-laki yang fasik akan sekufu` dengan wanita yang fasik pula secara umum, kecuali kalau si laki-laki ini bertambah kefasikannya atau jenis kefasikan mereka berbeda sebagaimana yang dibahas oleh Al-Isnawi. Laki-laki mubtadi’ tidaklah sekufu` dengan wanita ’afifah dan dengan wanita ahlus sunnah.”

Sedangkan ulama madzhab Hanbali mengatakan, ”Agama merupakan hal yang dianggap dalam kafa`ah. Makanya tidak boleh menikahkan seorang wanita yang suci dari zina dengan pria yang seorang durjana baik durjana dari segi perkataan, perbuatan ataupun akidahnya.”

Dalam riwayat Abu Bakar, Ahmad mengatakan, ”Tidak boleh seseorang menikahkan putrinya dengan Haruri (sekte Khawarij) yang telah keluar dari agama. Juga tidak boleh dengan orang rafidhah atau Qadariyyah. Tapi kalau dia bukan penyeru pada kesesatan itu maka tidak mengapa. Tidak boleh pula menikahkan wanita yang adil dengan laki-laki fasik seperti peminum arak karena lelaki itu tidak sekufu` dengan si wanitanya, baik si pria itu mabuk maupun tidak akibat minuman tersebut.....”

Ishaq mengatakan, ”Apabila dia menikahkan karimahnya (anak perempuan atau saudari) dengan pria fasik berarti dia telah memutuskan hubungan silatur rahim dengan karimahnya itu.”[21]

Hanya saja ada yang perlu diperhatikan di sini. Masalah agama dan akhlak berbeda dengan parameter kafa`ah lainnya karena menyangkut kehidupan akhirat yang merupakan tujuan kehidupan yang sejati. Menikahkan wanita yang ada di bawah perwalian kita dengan pria fasik apapun jenis kefasikannya itu sama saja dengan memasukkannya ke lembah dosa. Istri akan berada di bawah kekuasaan suami, sehingga suami yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga justru akan membawa istrinya ke jurang neraka. Maka dari itu, orang tua, atau saudara yang menikahkan putri atau saudarinya dengan pria fasik pastilah akan mendapatkan dosa bila dia tahu keadaan pria itu sejak awal.

Sehingga, memasukkan parameter ini ke dalam syarat luzum adalah pendapat yang tak terbantahkan.

e. Kekayaan.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah kekayaan apakah dijadikan parameter dalam kafa`ah sebagai syarat luzum atau tidak. Dalam artian, ketika seorang wanita ingin menikah dengan pria pujaan hati dambaan jantung tapi si orang tua atau wali tidak setuju lantaran si pria dianggap kere, apakah itu akan teranggap sebagai ’adhal atau tidak? Kalau harta kekayaan dianggap parameter mu’tabar dalam kafa`ah maka si wali yang melarang tidak dianggap wali ’adhil dan si wanita boleh dipaksa untuk tidak menikahi pria tersebut. Tapi bila harta bukan parameter kafa`ah maka wali yang melarang bisa dianggap wali ’adhil sehingga pernikahan bisa diajukan si wanita ke penghulu hakim dengan mencabut perwalian dari wali nasabnya.

Tapi secara ringkas dapat kita perhatikan tak ada satupun dalil naqli yang bisa dijadikan pegangan untuk menganggap kekayaan sebagai ukuran kafa`ah pernikahan. Semuanya hanya pandangan pribadi yang kadang didasari adat istiadat dan kondisi sosial tertentu. Kalaupun ada dalil maka itu tidak shahih seperti hadits Ibnu Umar yang sudah dibahas di atas. Atau dalil yang shahih tapi tidak menunjukkan bahwa itu bisa diberlakukan untuk kafa`ah harta, misalnya hadits Buraidah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ

“Sesungguhnya kemuliaan penduduk dunia yang kalian datangi adalah harta.”[22]

Tapi hadits ini tidak menunjukkan bahwa harta dianggap sebagai ukuran kesetaraan dalam pernikahan. Hadits ini hanya berisi informasi bahwa harta itulah yang menjadi kebanggaan penduduk dunia tapi tidak ada sangkut pautnya dengan syarat dan ketentuan pernikahan. Wallahu a’lam.

Juga hadits dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepada Fathimah binti Qais bahwa Mu’awiyah bin Abi Sufyan itu miskin, sehingga beliau tidak menyarankan untuk menikah dengannya. Tapi ini juga tidak menunjukkan bahwa faktor kaya itu yang menjadi syarat. Karena tidak ada yang memungkiri bahwa kekayaan itu penting dan seyognyalah seorang wanita mendapatkan suami yang kaya, ganteng, baik, sholeh dan lain-lain. Tapi itu bukan syarat, karena banyak pula yang kaya malah menyakiti. Uang melimpah tapi menelantarkan anak istri. Semua itu sering terjadi.

Bahkan, Allah sendiri malah menganjurkan untuk menikahkan para bujangan meski mereka miskin sebelum menikah, karena bisa jadi setelah menikah rezeki mereka bertambah, dan ini adalah iming-iming langsung dari Allah:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. An-Nuur : 32).

Terbetik janji dari Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Karena mereka yang menikah demi melaksanakan perintah Allah dan rasulnya untuk menyempurnakan separuh agama berarti menolong agama Allah, dan siapa yang menolong agama Allah niscya Allah akan menolongnya pula.

Tapi ini hendaknya tidak disalahpahami menikah hanya dengan modal nekad. Karena kesiapan ekonomi merupakan elemen penting dalam pernikahan. Tidak ada wali yang mau putri atau saudarinya sengsara hidup dengan calon suami yang tak mampu memberi nafkah. Sehingga kemampuan dari segi membayar mahar dan memberi nafkah itu adalah hal yang harus terpenuhi. Bahkan seorang istri punya hak untuk mengajukan perpisahan dan hakim bisa mentalakkan istri dari suami yang tidak mampu memberinya nafkah bila memang si istri menuntut untuk itu, dengan mekanisme talak atau fasakh dan bukan khulu’, sehingga si istri tidak berkewajiban mengembalikan mahar.

Lelaki sejati harus mampu menafkahi anak dan istri!!!

f. Selamat dari cacat dan penyakit

Bagaimana kalau ada seorang wanita jatuh hati kepada pria yang cacat tubuh atau penyakit yang menistakan?

Penyakit atau cacat pada diri seseorang dalam fikih pernikahan dijadikan salah satu alat untuk khiyar. Maksudnya, bila seseorang baik laki-laki maupun perempuan menikah kemudian dia baru tahu setelah akad terlaksana bahwa pasangannya memiliki cacat yang tidak bisa dia terima maka dia punya hak untuk memilih apakah akan melanjutkan pernikahan ataukah memfasakh.

Fakta ini menunjukkan bahwa cacat fisik adalah salah satu parameter kafa`ah sebagai syarat luzum pernik.

Berikut pandangan madzhab yang empat tentang masalah kufu` dalam hal cacat ini yang saya kutipkan utuh dari kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah jilid 34 hal. 279-281:

Para ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah, Ibnu ’Aqil dan lainnya dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa semua aib (cacat) yang menyebabkan terjadinya khiyar untuk memfasakh pernikahan merupakan kafa`ah dalam pernikahan.

Ibnu Rusyd dari kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa maksud dari ini adalah kesamaan kedua mempelai dalam hal kesehatan, artinya mereka sama-sama bebas dari cacat yang parah. Inilah yang dipahami dari pernyataan Ibnu Basyir, Ibnu Syas dan selain mereka dari kalangan madzhab Maliki.

Sementara madzhab Syafi’iyah mengatakan, di antara criteria-kriteria yang teranggap dalam masalah kafa`ah adalah kesehatan dari berbagai cacat yang dijadikan pertimbangan untuk khiyar. Siapa yang mengidap sebagiannya misalnya kegilaan, kusta, sopak, maka dia dianggap tidak sekufu` dengan wanita muslimah yang sehat dari penyakit-penyakit tersebut, karena setiap jiwa pasti menjauhi orang yang punya penyakit seperti itu dan bisa menyebabkan rusaknya tujuan pernikahan.

Alasan yang dikemukakan para imam madzhab mengenai kafa`ah dari segi kesehatan ini sangat logis, sehingga ketetapan mereka layak diamalkan. Wallahu a’lam.

Dari buku yang belum terbit "Ranjang Ternoda" Karya Ust. Anshari Taslim Lc.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama