Fikroh.com - Sumber diplomatik mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengajukan tawaran kepada Afrika Selatan yang mencakup investasi besar untuk menarik tuntutan hukum terhadap Israel di Pengadilan Internasional.
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber-sumber di Emirates Leaks, pejabat UEA berusaha membujuk Afrika Selatan untuk mencabut gugatan terhadap Israel di Pengadilan Internasional dengan menawarkan investasi miliaran dolar di sektor kilang minyak.
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa selama beberapa minggu, pejabat Emirat melakukan upaya diam-diam untuk menawarkan berbagai insentif kepada pihak Afrika Selatan, termasuk membuka lebih banyak hubungan ekonomi antara kedua negara. Permintaan utama UEA adalah agar Afrika Selatan menarik gugatannya terhadap Israel atau setidaknya mengurangi intensitas tuduhan genosida yang ada dalam berkas kasus di Pengadilan Internasional.
Namun, meskipun tawaran ini disampaikan, Afrika Selatan tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan proses hukum di Pengadilan Internasional. Hal ini menunjukkan kekecewaan yang mendalam di Abu Dhabi atas kegagalan upaya diplomatik ini.
Selama lima bulan berturut-turut, UEA telah memposisikan dirinya sebagai sekutu utama Israel di tengah konflik yang berkepanjangan dengan Gaza. Media yang terkait dengan UEA juga telah meluncurkan kampanye besar untuk mendukung Israel dan mencoreng nama baik kelompok perlawanan Palestina.
Selain itu, UEA memanfaatkan hubungan regionalnya untuk menghindari pembukaan arena perlawanan lain terhadap Israel, khususnya di Suriah. UEA bahkan mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Suriah agar tidak terlibat dalam konflik antara faksi-faksi Palestina dan Israel, serta tidak membiarkan serangan dilancarkan dari wilayah Suriah ke Israel.
Menurut laporan Axios, pengaruh UEA di Suriah cukup besar, bahkan melebihi banyak negara Arab lainnya, terutama setelah Abu Dhabi mengambil langkah awal untuk memulihkan hubungan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
UEA juga menjalin hubungan dekat dengan Israel, setelah kedua negara menandatangani perjanjian damai pada tahun 2020 sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham yang diprakarsai oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Pejabat UEA juga menyampaikan pesan kepada pemerintah Suriah untuk menghindari keterlibatan dalam konflik ini, dan menginformasikan kepada administrasi Presiden AS Joe Biden tentang kontak yang mereka lakukan dengan Suriah.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri UEA mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Hamas dalam operasi "Banjir Al-Aqsa" ke kota-kota dan desa-desa di wilayah Palestina yang diduduki dekat Gaza, yang dianggap sebagai eskalasi besar dan berbahaya.
Kementerian Luar Negeri UEA juga menegaskan ketidakpuasannya terkait laporan penculikan warga sipil Israel oleh kelompok Hamas. Mereka menekankan bahwa warga sipil kedua belah pihak harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum internasional dan tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik ini.
Meskipun menyatakan penyesalan mendalam atas hilangnya nyawa akibat kekerasan yang terjadi, Kementerian Luar Negeri UEA mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan eskalasi yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar bagi warga sipil dan infrastruktur.
Di sisi lain, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengungkapkan telah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed, yang menyatakan solidaritasnya dengan Israel.
Kantor Berita UEA (WAM) juga melaporkan bahwa Bin Zayed telah melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, dan pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, membahas perkembangan terkini di kawasan tersebut.
Selain itu, Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA, Thani Al-Zeyoudi, membantah adanya dampak negatif dari agresi Israel terhadap Palestina terhadap hubungan antara Tel Aviv dan Abu Dhabi. Menurutnya, prioritas UEA adalah mengakses pasar global di seluruh dunia, dan mereka menjaga pemisahan antara urusan perdagangan dan politik.
Al-Zeyoudi menambahkan bahwa meskipun ada kritik yang berkembang dari komunitas Arab dan Islam terhadap kebijakan UEA, pihaknya tetap berkomitmen pada pemisahan antara kepentingan ekonomi dan politik, meskipun beberapa pihak menganggap tindakan UEA merugikan hubungan antar negara Arab.