Swiss Kembali Terbitkan Larangan Cadar, Pengamat: Kebebasan Cuma Slogan

Fikroh.com - Pemerintahan Swiss mengumumkan hasil referendum yang mengukuhkan larangan penggunaan penutup wajah di tempat umum, termasuk cadar bagi muslimah. Referendum ini digagas Partai Rakyat Swiss yang dikenal sangat konservatif dan antiimigran.

Selain Dewan Muslim Swiss, keputusan ini juga dikecam PBB. Dewan Muslim menyebutnya sebagai “hari yang gelap” dan “membuka luka lama” bagi muslim. Sementara Kantor HAM PBB menyebutnya sebagai “mendiskriminasi perempuan dan melanggar HAM perempuan muslim”.

Kepada MNews, aktivis muslimah yang juga pengamat masalah internasional, Iffah Ainur Rochmah dengan tegas menyebut referendum ini sebagai tindakan rasial dan penuh kebencian terhadap Islam (islamofobia).

“Sebenarnya ini bukan pertama kali. Sejak 2011 Swiss termasuk 1 dari 10 negara Eropa yang melarang niqab dan cadar di tempat umum. Siapa yang melanggar dikenai denda berat. Bila sebelumnya larangan itu berlaku di wilayah tertentu yakni Licino, dengan referendum baru ini maka perlakuan diskriminatif dan rasial itu akan meliputi seluruh wilayah,” tegasnya.

Menurut pengamatan Iffah, di negara Eropa semacam Swiss, isu radikalisme dan semangat islamofobia selalu dihidup-hidupkan bahkan untuk kepentingan partai dan politisi sayap kanan.

Mereka, kata Iffah, biasa mengais suara pendukungnya saat pemilihan lewat tuduhan dan pandangan negatif terhadap warga muslim.

“Mereka pun secara sistematis menyuntikkan permusuhan dan perpecahan di antara warga negara. Sehingga saudara kita muslimah di sana tidak bisa hidup tenang apalagi mendapatkan perlakuan adil dari negara,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemberlakuan aturan semacam ini memang tidak hanya terjadi di Swiss. Rasialisme dan islamofobia juga terjadi di negara-negara liberal Eropa lainnya seperti Prancis, Austria, dan Belanda.

Menurut Iffah, negara-negara ini justru mempertontonkan kepada dunia bahwa kebebasan hanya menjadi slogan kosong dan tidak berlaku untuk muslimah yang menjalankan perintah agamanya. Padahal menurut Iffah, mereka dituntut menunaikan kewajiban yang sama dengan warga lain.

Tentang sikap Kantor HAM PBB, Iffah mengingatkan, umat Islam di sana tidak mungkin mengandalkan perbaikan kondisi mereka melalui kecaman PBB terhadap negaranya.

Iffah meyakini, kecaman bahkan sanksi PBB tidak akan menyurutkan kebijakan islamofobia di Eropa. Apalagi, menurutnya, saat ini negara-negara Eropa sedang menggalang dukungan bagi terbentuknya front menentang Islam.

Iffah tegas mengingatkan, kondisi ini merupakan konsekuensi dari ketiadaan payung Khilafah.

“Inilah kerugian besar yang dihadapi umat ini saat tiada pemerintahan Islam/Khilafah yang mengayomi dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan perintah agamanya,” tegasnya.

Maka menurutnya, kaum muslimah di Eropa bahkan dunia membutuhkan kembali hadirnya tata nilai dan pemerintahan Islam (Khilafah).

Pemerintahan Isla ini yang akan memfasilitasi semua muslimah menjalani ketaatan pada Rabb-Nya, serta menyelamatkan mereka dari diskriminasi dan pandangan negatif pihak mana pun yang benci Islam.

Sebagai kata pemungkas, kepada MNews Iffah menegaskan, “Sistem Khilafah telah terbukti mampu memberikan hak dan keadilan pada semua warga nonmuslim serta menciptakan masyarakat yang berintegrasi tanpa permusuhan antarwarga!”

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama