Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Mengenal Min Aung Hlaing, Aktor Utama Kudeta Myanmar dan Pembantai Muslim Rohingya

Sepak Terjang Jendral Min Aung Hlaing, Aktor Utama Kudeta Myanmar dan Pembantai Muslim Rohingya

Fikroh.com - Myanmar kini berada dalam situasi darurat hingga satu tahun ke depan setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin Panglima Militer Tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Senin (1/2/2021).

Min Aung Hlang lahir pada tahun 1956 di Tavoy, Divisi Tenasserim, ia lulus kelas Matrikulasi pada tahun 1972 di BEHS 1 Latha. Selanjutnya Dia berkuliah di Universitas Ilmu dan Seni Rangoon. Semenjak tahun 1973, ia bergabung dengan Akademi Layanan Pertahanan hingga tahun 1974. Dia dilaporkan dijauhi oleh teman-teman sekelasnya karena kepribadian pendiam nya.

Ayah Min Aung Hlaing adalah U Thaung Hlaing. U Thaung Hlaing, adalah seorang insinyur sipil, bekerja di Departemen Konstruksi. Setelah lulus, Min Aung Hlaing melanjutkan untuk posisi komando di Mon State dan pada tahun 2002, ia dipromosikan menjadi Panglima yang Segitiga Komando Daerah dan merupakan tokoh sentral dalam negosiasi dengan dua kelompok pemberontak, yang Tentara Negara Wa (UWSA) dan Tentara Nasional Aliansi Demokratik (NDAA).

Dalam kudeta tersebut, militer Myanmar menahan pemimpin Myanmar Aung Suu Kyi dan beberapa elite politik yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Pihak militer juga memberhentikan sejumlah Menteri dan mengangkat Menteri-menteri baru untuk menggantikannya.

Dilansir oleh Reuters, mantan teman sekelasnya menyatakan pada awalnya Min Aung Hlaing merupakan anggota militer biasa, meski jabatannya dalam militer Myanmar terus naik secara teratur.

Hingga pada 30 Maret 2011, Min Aung Hlaing kemudian diangkat menjadi Panglima Tertinggi militer Myanmar, yang disebut dengan Tatmadaw.

Meski tidak dikenal secara luas di dunia, namun ternyata Jendral Min Aung Hlaing menjadi salah satu aktor di balik peristiwa genosida terhadap Muslim Rohingya.

Pada 2018, Tim Pencari Fakta Internasional melaporkan bahwa tentara pimpinan Min Aung Hlaing telah dengan sengaja menargetkan warga sipil di negara bagian Rakhine, di Myanmar utara dan telah melakukan “diskriminasi sistemik” dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Secara khusus, dia dituduh melakukan pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya. Di mana hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Pada tahun 2019, Pengadilan Kriminal Internasional menggelar sidang atas kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada minoritas Muslim Rohingya, termasuk genosida, pembunuhan dan pemerkosaan.

Dalam sidang tersebut pengadilan mendatangkan Aung Suu Kyi, yang secara de facto merupakan pemimpin Myanmar pada saat itu. Ratusan ribu pengungsi Rohingya, yang menjadi korban kebiadaban militer Myanmar, menaruh harapan yang tinggi kepada Aung Suu Kyi, namun peraih Nobel Perdamaian tersebut memilih untuk membela militer Myanmar.

Hal ini lah yang menyebabkan pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh menyambut gembira kabar penahanan Aung Suu Kyi.

Sebagaimana dilansir AFP, Mohammad Yusuf, seorang pemimpin di kamp Balukhali mengatakan, “Dia adalah harapan terakhir kami, tetapi dia mengabaikan penderitaan kami dan mendukung genosida terhadap Rohingya”.