Kejahatan Israel Terungkap, Washington Tolak Keputusan ICC

Fikroh.com - Departemen Luar Negeri AS hari ini Sabtu menyatakan bahwa Washington keberatan dengan keputusan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yurisdiksinya atas kasus kejahatan perang di Palestina yang membuka kemungkinan untuk penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan Israel.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price di Twitter menulis, Amerika Serikat keberatan dengan keputusan Pengadilan Pidana Internasional tentang status Palestina.

"Kami akan terus mendukung komitmen kuat Presiden Biden untuk keamanan Israel, termasuk melawan upaya untuk menargetkan Israel secara tidak adil," imbuhnya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan AS mengungkapkan keprihatinannya atas upaya ICC untuk menjalankan yurisdiksinya atas militer Israel. "Kami selalu mengadopsi sikap bahwa yurisdiksi ICC harus secara eksklusif mencakup negara-negara yang menerimanya atau kasus-kasus yang dirujuk Dewan Keamanan PBB" ke pengadilan.

Price mengatakan, "Kami tidak meyakini bahwa Palestina memenuhi syarat sebagai negara berdaulat, dan oleh karena itu mereka tidak memenuhi syarat mendapatkan keanggotaan sebagai negara atau untuk berpartisipasi sebagai negara dalam organisasi, entitas atau konferensi internasional, termasuk Pengadilan Pidana Internasional.

Di Israel, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi keputusan ICC, "Pengadilan Pidana Internasional telah membuktikan, sekali lagi, bahwa itu adalah badan politik dan bukan lembaga peradilan. ICC mengabaikan kejahatan perang riil, dan sebaliknya mengejar Negara Israel, sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis yang kuat, dan menghormati supremasi hukum."

Netanyahu menginstruksikan para menterinya agar tidak berkomentar secara terbuka tentang keputusan ICC.

Sebulan lalu, para pejabat Israel menyatakan ketakutan mereka bahwa Pengadilan Pidana Internasional akan membuka penyelidikan kejahatan perang terhadap warga Palestina selama agresi 2014 di Gaza dan pembangunan permukiman di Tepi Barat serta Yerusalem Timur. Hal ini menyusul berakhirnya masa jabatan Presiden AS Donald Trump yang memberikan sanksi kepada ICC dan mulainya masa jabatan Presiden Joe Biden.

Di pihak Palestina, Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh menyambut baik keputusan ICC, dan menganggap keputusan tersebut sebagai kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kebebasan, dan keadilan bagi darah para korban dan keluarga mereka yang menderita karena berpisah dengan mereka. Yang terakhir adalah syuhada Khaled Nofal dari desa Ras Karkar, sebelah barat Ramallah yang dibunuh dengan darah dingin oleh peluru warga ekstrim pemukim Yahudi.

PM Palestina ini menyatakan, keputusan tersebut merupakan pesan bagi para pelaku kejahatan bahwa kejahatan mereka gugur dengan berlalunya waktu dan mereka tidak akan luput dari sanksi. Ia menilai, ICC berkali-kali menang dan menggagalkan usaha Israel mempolitisir proses pengadilan ICC.

Shtayyeh menekankan bahwa pemerintahannya terus mendokumentasikan kejahatan Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina, terutama pembunuhan, penggusuran rumah, perampasan tanah, dan perluasan pemukiman hingga menyita tanah, seperti yang terjadi di desa (Khirbet) Homs dan tanah lain yang terancam pemukiman Yahudi yang melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, dan merusak “solusi dua negara” khususnya Resolusi Dewan Keamanan No. (2334) yang akan diadukan ke ICC dalam waktu dekat.

Perdana Menteri Palestina meminta ICC untuk mempercepat prosedur peradilan dalam kasus-kasus yang diajukannya, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh "Israel" selama tiga perangnya di Jalur Gaza, selain kasus tawanan dan pemukiman.

Secara internasional, Jaksa Pengadilan Pidana Internasional menyambut baik keputusan ICC tersebut. Ia mengatakan menyambut baik pemberlakuan kejelasan hukum tentang masalah yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dalam kasus ini, dan mempelajari langkah ini dengan cermat untuk kemudian mengumumkannya berangkat dari mandatnya yang sepenuhnya independen dan tidak memihak serta kewajibannya berdasarkan Statuta Roma.

Patut dicatat bahwa keputusan membuka penyelidikan terhadap "Israel" telah menjadi agenda ICC sejak akhir tahun 2019, tetapi Jaksa Agung saat ini, Fatou Bensouda, meminta pendapat hakim-hakim ICC tentang kewenangannya menyelidiki kejahatan perang Israel.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama