Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Per 30 Desember Pemerintah Larang Aktivitas FP1

Per 30 Desember Pemerintah Larang Aktivitas FP1

Fikroh.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengumumkan pelarangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Keputusan itu diumumkan Mahfud pada Rabu, 30 Desember 2020.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak punya legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, sejak hari ini," kata Mahfud Md dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada, Rabu, 30 Desember 2020.

Dalam kesempatan itu, Mahfud didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga, diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (Tempo)

Terdepan Dalam Aksi Kemanusiaan

Kiprah Front Pembela Islam (FPI) dalam membantu korban bencana alam di Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Front bentukan Habib Rizieq Shihab itu selalu terdepan dalam setiap penanganan bencana.

Bahkan wartawan Stephen Wright menulis dedikasi FPI tersebut dalam artikel berjudul "When Disaster Hits, Indonesia’s Islamists are First to Help" yang diunggah di The Washington Post yang diunggah pada 11 Juni lalu.

Dia mengawali tulisan itu dengan menceritakan bendera FPI yang terpasang dirumah Anwar Ragaua, korban tsunami Palu lalu. Laki berusia 50 tahun itu menghiraukan perintahg polisi untuk menurunkan bendera tersebut.

Anwar adalah satu-satunya nelayan yang selamat saat tsunami melanda ibukota Sulawesi Tengah 28 September lalu. Anwar mengenang bahwa saat itu tidak ada polisi dan pemerintah yang membantu evakuasi di daerahnya.  

Sebaliknya, pihak pertama yang menawarkan harapan kepadanya adalah FPI. Bahkan FPI turut menyerahkan kapal baru untuknya kembali melaut.

Wright menguraikan sejak didirikan dua dekade lalu, FPI konsisten mendorong hukum Islam untuk mengatur kehidupan 230 juta muslim Indonesia. FPI memandang ada kesalahan konstitusi di Indonesia yang mengubah negara menjadi lebih sekuler.

FPI dibentuk di Jakarta oleh unsur-unsur militer Indonesia setelah jatuhnya diktator Suharto pada tahun 1998 sebagai alat untuk menghadapi aktivis pro-demokrasi dan liberalisme.

Berdasarkan pernyataan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Maman Suryadi Abdurrahman, jumlah anggota FPI saat ini mencapai lebih dari satu juta orang. Maman juga memastikan bahwa FPI tidak dalam tujuan mendorong Indonesia berpaham khilafah.

Mereka bahkan memasang bendera merah putih dalam seragam untuk memastikan tidak anti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kehadiran FPI dalam tanggap bencana mulai dilakukan pada saat terjadi tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami ini menewaskan lebih dari 100 ribu orang di Serambi Mekah.

Teranyar, FPI turut berperan dalam mengevakuasi korban gempa dan tsunami Palu yang menewaskan lebih dari 4.000 jiwa. Mereka membantu pencarian korban, mendistribusikan bantuan ke daerah pelosok, dan membangun perumahan sementara dan masjid baru.

Bahkan ke daerah terpencil yang sulit terjangkau, seperti di kampung nelayan Anwar.