FP1 Dibubarkan, Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Adil

Fikroh.com - Pemerintah melarang semua aktivitas organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Bahwa FPI sejak 20 Juni 2019 secara dejure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya," kata Mahfud.

"Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni mendagri, menkumham, menkominfo, jaksa agung, kapolri, dan kepala BNPT," ujar Mahfud.

Menanggapi putusan tersebut waketum Muhammadiyah Dr Abdul Mu'ti menyampaikan kritikannya. Menurut Mu'ti pemerintah harus berlaku adil.

Selain itu beliau juga mempertanyakan putusan ini kenapa baru dilakukan sekarang jika memang secara administrasi perijinan sudah tidak terdaftar.

"Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki ijin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal. Jadi,  sebenarnya Pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?" Tulisnya.

Abdul Mu'ti meminta pemerintah bersikap adil terhadap keberadaan ormas yang tidak memiliki SKT. Mereka juga perlu dibubarkan.

"Meski demikian, Pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada Ormas lain yang tidak memiliki SKT, Ormas itu juga harus ditertibkan." Imbuhnya.

Alasan lain pembubaran FPI dianggap sebagai ormas yang suka provokasi. Maka Abdul Mu'ti juga pemerintah bubarkan orams dengan kriteria itu.

"Demikian halnya kalau ada Ormas yang kegiatanya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri. Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya." Tandasnya.

Namun, apapun yang telah menjadi keputusan pemerintah Abdul Mu'ti meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu reaksi berlebihan.

"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan. Yang penting Pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua." Pungkasnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama