Empat Mantan Tahanan Muslim Uighur dari Indonesia Dideportasi ke China

Fikroh.com - Sebanyak empat orang Muslim Uighur yang menjadi narapidana kasus terorisme telah dideportasi ke Cina setelah adanya jaminan pembayaran sejumlah denda oleh pemerintah yang bersangkutan, sebut pernyataan lembaga studi antiterorisme kepada BenarNews, Jumat.

Tiga orang etnis Uighur, Ahmet Mahmud (25), Altinci Bayram alias Abdullah (34), dan Tuzer Abdul Basit (28), pada 13 Juli 2015 divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti bergabung dengan kelompok militan bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah.

Berselang dua pekan setelahnya, Ahmed Bozoglan (32) juga divonis enam tahun penjara oleh pengadilan yang sama karena tindak pidana terorisme dan pelanggaran keimigrasian. Keempatnya didenda Rp100 juta dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

“Sudah dideportasi September lalu, karena ada denda yang sudah dibayarkan oleh pemerintah Cina,” kata Deka Anwar, Peneliti IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict), melalui sambungan telepon dengan BenarNews, Jumat (23/10), ketika ditanya apakah benar keempatnya telah dikembalikan ke Cina.

Dalam persidangan mereka lima tahun lalu, pengacara keempat Uighur itu mengatakan mereka adalah korban perdagangan manusia.

Peneliti senior Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR), Muhammad Taufiqurrohman, mengonfirmasi kabar deportasi dan mengatakan keempat narapidana tersebut dijemput oleh pihak imigrasi di Lapas Nusa Kambangan pada tanggal 17 September 2020.

“Petugas imigrasi datang ke Nusa Kambangan bawa surat untuk jemput mereka, bilangnya mau dipindahkan ke rutan imigrasi,” kata Taufiqurrohman kepada BenarNews, yang mengatakan informasi tersebut didapatnya langsung dari salah petugas lapas, “tapi mereka (petugas) juga gak tahu mereka (keempat narapidana) mau dibawa ke mana.”

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Reinhard Silitonga, juga enggan mengonfirmasi adanya penjemputan keempat narapidana Uighur, seraya meminta BenarNews untuk mengonfirmasikan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tidak ada respons dari pejabat Dirjen Imigrasi perihal ini.

Pemerintah diminta memberikan keterangan resmi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah memberikan keterangan resmi terkait kebenaran proses deportasi empat warga Muslim Uighur ke negara yang dianggap memiliki risiko tinggi pelanggaran HAM kepada etnis minoritas tersebut.

“Mendeportasi keempatnya ke negara yang membuat mereka berada dalam risiko nyata adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berbahaya. Bahkan ini termasuk perbuatan ilegal di bawah hukum internasional,” kata Usman.

“Pemerintah Indonesia harus segera memberikan keterangan resmi mengenai kebenaran laporan deportasi empat warga Uighur,” tambahnya.

Usman menyebut warga Uighur rentan mengalami represi setelah adanya pembangunan ratusan “kamp-kamp reedukasi” yang dibangun Pemerintah Cina di Xinjiang, sebuah daerah otonomi yang setengah dari penduduknya adalah etnis Uighur.

“Kami memahami situasi pandemi membuat pemerintah menghadapi banyak tantangan. Namun, mendeportasi warga asing yang berisiko terancam hak asasinya bukan solusi,” sambung Usman.

Taufiqurrohman menambahkan, resistensi dari pemerintah untuk memberikan keterangan resmi terkait proses deportasi tersebut berkaitan erat dengan isu Uighur dan Cina yang begitu sensitif di Indonesia.

“Makanya deportasinya diam-diam, karena kalau sampai ketahuan kelompok radikal, pemerintah bakal dibully dan dikatakan antek pemerintah Cina dalam menindas umat Muslim Uighur,” kata Taufiq.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengaku tidak mendapat informasi perihal deportasi keempat narapidana tersebut. “Sebaiknya dikonfirmasikan ke Kemenkumham,” kata Faizasyah kepada BenarNews.

Sumber: BenarNews.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama