Jika Disahkan, Pemilik Pesantren Tak Berizin Masih Bisa Ditahan Lewat RUU Ciptaker

Fikroh.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menjelaskan bahwa pemilik pesantren masih bisa dipidana jika tak berizin. Sebab, aturan tersebut merupakan norma baru yang tidak diatur dalam UU Pesantren.

“Iya masih bisa dipidana dan ini mengkhawatirkan. Karena RUU Cipta Kerja akan berlaku jika merupakan aturan baru atau mencabut aturan yang sudah ada. Jika aturan yang sudah ada tidak dicabut, maka itu tetap berlaku,” katanya kepada Kiblat.net pada Rabu (02/09/2020).

Ia menerangkan bahwa prinsip dari asas lex spesialis derogat legi generalis (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) salah satunya adalah ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut.

“Maka dilihat substansinya apakah itu sesuatu yang baru atau sifatnya menggantikan,” paparnya.

Menurutnya, salah satu yang menjadi problem RUU Cipta Kerja yaitu berkaitan harmonisasi dengan regulasi yang ada. Kalau ternyata dibuat sebuah aturan dan yang ada sebelumnya tidak dicabut, dan keduanya berlaku maka nanti akan terjadi konflik norma.

“Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Karena Undang-undang yang seharusnya menjadi solusi tapi malah menjadi masalah baru,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar pasal yang mengatur pendirian pesantren dalam RUU Cipta Kerja lebih baik dicabut. Sebab, hal ini sudah menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Kalau faktanya terjadi polemik karena ada konflik norma, akan lebih baik itu dicabut dalam RUU Cipta Kerja. Karena sangat tidak elok jika pemilik pesantren dipenjara hanya karena tak berizin,” terangnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama