Fikroh.com - Badan Kerjasama Pondok Pesantren se Indonesia (BKsPPI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan perubahannya menjadi RUU Pedoman Ideologi Pancasila (RUU PIP).

“Menolak RUU HIP yang telah berubah menjadin RUU PIP atau apapun namanya dan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mencabutnya dari Prognas karena bertentangan dengan TAP MPR RI No 1 tahun 2014 tentang 4 pilar Kebangsaan MPR RI, yakni Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika”, terang Ketua Umum BKsPPI Pusat KH. Didin Hafidhuddin di Pondok Pesantren Attaqwa, Bekasi, Jum’at (03/06/2020).

Alasan penolakan terhadap RUU HIP yang berubah menjadi RUU PIP adalah ditengarai rancangan Undang-Undang ini ruang pada paham Komunisme dan Leninisme.

“Kita tidak rela komunis menguasai negeri ini, oleh karena itu kita harus terus menyuarakan penolakan atas RUU jahat bernama HIP”, tegas Kyai Didin yang juga Direktur Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.

Selain itu BKsPPI juga mengimbau Pesantren untuk mengajarkan dan mengingatkan santri dan masyarakat tentang bahaya laten Komunisme.

“Mengimbau kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren di Indonesia untuk terus mengajarkan dan mencerdaskan para santrinya dan masyarakatnya tentang bahaya Komunisme”, pungkasnya.

Deklarasi penolakan terhadap RUU HIP dan RUU PIP dihadiri oleh Ketua BKsPPI Prof Dr Didin Hafiduddin, M. Si, Shahibul bait KH M Amien Nur, Lc, MA, KH Ishomuddin Mukhtar, Lc, MA, KH Salimin Dani, MA, KH Muhammad Zein, Perwakilan MUI Kota dan Kab Bekasi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, NU dan Ormas Islam serta Tokoh Ulama, Cendikiawan dan masyarakat Bekasi Raya. []
Lebih baru Lebih lama