Fikroh.com -  RUU HIP belum juga disepakati untuk dibatalkan. Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menyepakati pembatalan RUU HIP. Menurutnya, ini sangat mendesak karena publik sensitif dengan isu tersebut.

“Pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP. Namun sepertinya statemen ini saja tidak cukup,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Rabu (08/07/2020).

“Ini terbukti dengan aksi demonstrasi oleh masyarakat yang masih digelar di mana-mana. Mereka melakukan penolakan terhadap RUU tersebut,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP. Jadi, kata dia, yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. Menurutnya ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut bahwa jika ada pihak yang masih ngotot melakukan pembahasan, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya utuk siapa sebenarnya RUU tersebut.

“Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk dibahas. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini didrop dari prolegnas,” pungkasnya.
Lebih baru Lebih lama