Fikroh.com - Berkat kerja keras menkumham Buronan yang kabur ke Serbia berhasil di ekstradisi.  Menjadi buronan selama 17 tahun pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa. Maria diekstradisi dari Serbia pada Rabu (8/7/2020) waktu setempat.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memimpin langsung ekstradisi tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Serbia sejak Sabtu (4/7).

"Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia," kata Yasonna dalam keterangannya.

"Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Selain itu, proses ekstradisi ini juga menjadi buah manis komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang," lanjutnya.

Baca juga: Kerugian Ekonomi Akibat Korupsi Jiwasraya Bisa Capai 16,8 T

Menurut Yasonna, sempat ada 'gangguan' dalam proses ekstradisi Maria yang memegang kewarganegaraan Belanda. Namun pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia.

"Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi, namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan Sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud," kata Yasonna.

Bahkan, lanjut Yasonna, proses ekstradisi tersebut tak lepas dari andil Presiden Serbia Aleksandar Vucic. Menurutnya sangat jarang Presiden sebuah negara turun langsung dalam proses ekstradisi buronan.

"Dalam pertemuan kami, Presiden Serbia Aleksandar Vucic juga kembali menggaris bawahi komitmen tersebut. Proses ekstradisi ini salah satu dari sedikit di dunia yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Di sisi lain, saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, Bapak M. Chandra W. Yudha, yang telah bekerja keras untuk mengatur dan memuluskan proses ekstradisi ini," ucapnya.

Yasonna menambahkan, ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas dari asas resiprositas (timbal balik).

Sebelumnya, Indonesia pernah mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.
Yasonna menyatakan timnya bersama Marie Pauline Lumowa direncanakan tiba pada Kamis (9/7) pagi.

Latar Belakang Kasus Marie Pauline Lumowa

Diketahui Maria Pauline Lumowa yang beragama Kristen itu merupakan salah satu tersangka pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Kasus ini bermula pada Oktober 2002 hingga Juli 2003 saat Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sekitar Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun, kedua permintaan itu ditolak.

Pemerintah Kerajaan Belanda malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

"Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham," kata Yasonna.

"Selain itu, keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Di sisi lain, Pemerintah Serbia juga mendukung penuh permintaan Indonesia berkat hubungan baik yang selama ini dijalin kedua negara.

Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia," ucap Yasonna.

Maria Pauline Lumowa akhirnya tiba di Indonesia pada Kamis (9/7/2020) siang.

Maria tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 11.00 WIB, setelah diekstradisi dari Serbia.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Maria juga menjalani pemeriksaan cepat atau rapid test terkait Covid-19.

"Dia sudah di-rapid test," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, sebelum memulai konferensi pers pada Kamis siang.
Selain itu, menurut Yasonna, Maria juga sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari Pemerintah Serbia.

"Setelah ini kami serahkan ke Bareskrim Polri," ucap Yasonna.

Informasi saat Maria menjalani rapid test juga diunggah akun Twitter Kemenkumham.

Foto: Maria Pauline Lumowa
Source: Kumparan
Lebih baru Lebih lama