Fikroh.com - Satu-satunya partai yang konsisten menolak RUU HIP, sejak awal MENOLAK RUU HIP, tapi catatan-catatan yang disampaikan hingga ke paripurna tidak dimasukkan oleh Pimpinan dalam RUU HIP inisiatif DPR.

Saat melakukan interupsi dalam paipurna RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, microphone milik Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimatikan.

“Saat di Paripurna. Berikut kami sampaikan pandangan resmi Fraksi PKS di Paripurna. MENOLAK, karena catatan yang diminta tidak pernah dimuat. Bahkan kami sempat interupsi, tapi mic dimatikan,” demikian ditegaskan Bukhori Yusuf laman media sosial Fraksi PKS, Sabtu (27/6/2020).

Demikian penjelasan lengkapnya:

Agar menjadi jelas dan tegas maka izinkan kami diawal menjelaskan tentang PROSES dan HASIL pembahasan RUU HIP dari awal kemudian jadi inisiatif DPR.

PROSES:

Sesungguhnya dalam proses penyusunan RUU HIP menjadi inisiatif DPR melewati empat fase pembahasan :

  • Panitia kerja (Panja) Baleg
  • Baleg
  • Bamus dan
  • Paripurna.

Saat Panja Baleg. FPKS memandang bahwa semua RUU yang masuk prolegnas itu harus dibahas oleh DPR. Karenanya kami cermati dan lihat isi apa yang ada di dalamnya. Hasilnya sejumlah catatan agar diperbaiki, karena jika tidak akan berpotensi bahaya.

Saat di Baleg. FPKS meminta sejumlah catatan saat di Panja dimasukkan dalam RUU HIP. Diantaranya di klausul mengingat HARUS ada TAP MPRS No XXV/1966. Ternyata tidak dimasukkan juga oleh Pimpinan. Tentu saja catatan PKS tetap berlaku.

Selain TAP MPRS XXV/1966, juga pasal 7 yang semula pasal 5 tentang trisila dan eka sila (ada rekamannya). Diakhir rapat Anggota FPKS tetap meminta agar sebelum di bawa ke paripurna suluruh masukan dari FPKS harus diformulasikan ke dalam pasal RUU, namun itu tidak terjadi.

Saat di Bamus. Kami bersama Fraksi lain tetap meminta agar pimpinan memasukkan catatan keberatan. Utamanya TAP MPRS XXV/1966 dan Pasal 7 terkait Eka sila dan Tri sila. Ternyata tetap tidak dimasukkan.

Baca juga: PKS Desak Pemerintah Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Saat di Paripurna. Berikut kami sampaikan pandangan resmi Fraksi PKS di Paripurna. MENOLAK, karena catatan yang diminta tidak pernah dimuat. Bahkan kami sempat interupsi, tapi mic dimatikan.

HASIL:

Kami sejak awal MENOLAK, karena catatan2 yang disampaikan hingga ke paripurna tidak dimasukkan dalam RUU HIP inisiatif DPR.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama